Reaksi Wapres Ma'ruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang menjulukinya sebagai "The King of Silent".

Julukan tersebut menyusul julukan yang juga disampaikan BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni The King of Lip Service yang ramai dibicarakan sebelumnya.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma'ruf Amin sudah mengetahui dirinya mendapat kritik seperti itu.

Baca juga: Wapres Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Bekerja dengan Baik

Namun, reaksi yang disampaikan Ma'ruf pun disebutkannya biasa-biasa saja.

"Sudah tahu (soal kritikan BEM UNNES). Reaksinya biasa-biasa, ketawa-ketawa saja," ujar Masduki dalam konferensi pers, Rabu (7/7/2021).

Masduki mengatakan, untuk memberi tanggapan soal itu kepada wartawan, ia sudah meminta langsung kepada Wapres Ma'ruf.

Wapres Ma'ruf pun mempersilakannya.

"Saya bilang, saya minta izin bahwa saya akan jawab. (Wapres mengatakan) 'kamu jawab oke, enggak dijawab juga enggak apa-apa. Biarin aja, lah, mahasiswa biar pinter-pinter'," kata Masduki menirukan ucapan Ma'ruf.

Masduki memastikan bahwa Wapres Ma'ruf bukanlah tipe orang yang pemarah dan mudah marah ketika mendapat kritikan.

Baca juga: Unnes: Kritik dari BEM Tak Wakili Pernyataan Resmi Universitas

Selain itu, Masduki juga meyakinkan bahwa Wapres sama sekali tidak menggunakan jaringan buzzer atau influencer untuk merespons kritik-kritik yang muncul.

"Wapres tidak menggunakan jaringan-jaringan buzzer atau influencer. Beliau kan ulama, beliau tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang karena mengabdi kepada negara semampu dia dilakukan," kata dia.

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial baik Twitter maupun Instagram, BEM UNNES menyampaikan kritiknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahannya BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ma'ruf ebagai The King of Silent, dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Baca juga: Ketua BEM UI: Presiden Inkonsisten antara Pernyataan dan Kebijakan

Pada penjelasannya BEM KM Unnes menilai, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Misalnya adalah perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Bungkamnya UI soal Malaadministrasi Rangkap Jabatan Rektor dan Jokowi yang Tanggapi Aksi BEM...

Sementara terhadap Ma'ruf Amin, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Sementara kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.