Dorong Pengawasan Pengelolaan Dana Covid-19, Ini Rekomendasi Kemitraan

Kompas.com - 07/07/2021, 10:45 WIB
ilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran thikstockphotosilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Sosial untuk mengakselerasi program perlindungan sosial berupa bantuan sosial bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif mengatakan, pemberian dana bansos Covid-19 yang mementingkan kecepatan dan keterjangkauan luas membuat pengawasan akuntabilitas kurang diperhatikan.

Apalagi, Jokowi memberikan mandat bahwa bulan Juli, semua bantuan sosial terkait Covid-19 harus segera disalurkan.

“Akuntabilitas justru sangat penting untuk memastikan uang negara dan daerah yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 benar-benar sampai ke masyarakat," kata Laode dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Bupati Jember Bingung Cari Jawaban

“Dalam kondisi luar biasa darurat seperti sekarang, dibutuhkan kerja sama terpadu yang luar biasa untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas,” ucap Laode.

Pada Juni 2020, jumlah dana Covid-19 yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 405 triliun yang dibagi dalam empat bidang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rinciannya, yakni kesehatan Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Dalam perkembangannya, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas, total dana Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun.

Baca juga: Bupati Mamberamo Raya Korupsi Miliaran Dana Covid-19, Uangnya Diduga untuk Pilkada

Jumlah tersebut berasal dari APBN sebanyak Rp 937,42 triliun, APBD sebesar Rp 86,36 triliun dan sektor moneter sebesar Rp 6,50 triliun,

Selain itu, ada juga dari BUMN dengan total anggaran sebesar Rp 4,02 triliun, BUMD sekitar Rp 320 miliar, dan yang berasal dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar, sehingga total anggarannya yakni Rp 1.035,2 triliun.

Mengingat keempat bidang sasaran pemanfaatan dana Covid-19 sangat luas dan mencakup
seluruh Indonesia, menurut Laode, dibutuhkan kelengkapan data, transparansi dan pengawasan yang teliti dalam penggunaannya.

Hal ini diperlukan agar tidak terjadi manipulasi, korupsi dan ketidaktepatan sasaran pembelanjaan.

“Dari keempat bidang ini, yang paling rawan dimanipulasi adalah jaring pengaman sosial,
insentif perpajakan, KUR, dan program pemulihan ekonomi nasional karena data masing-masing kementerian dan pemda sangat berbeda," kata Laode.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Sedang Hitung Kemungkinan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi

"Jumlah orang miskin di Kementerian Sosial berbeda dengan data di kementerian lain dan data di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia.

Ketidakjelasan data, lanjut Laode, akan memudahkan pemburu rente mengondisikan penerima insentif pajak, KUR, dan program pemulihan ekonomi kepada orang dekat atau yang tak berhak atau malah dinikmati pengusaha besar.

"Namun demikian, yang perlu diawasi secara ketat adalah komponen insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat (KUR), serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," ucap mantan Pimpinan KPK ini.

"Karena pemanfaatannya akan sarat dengan conflict of interest (benturan kepentingan), karena kriteria penerima tidak jelas dan gampang untuk dimainkan” tutur Laode.

Baca juga: Kades Korupsi Dana Covid-19 untuk DP Mobil Selingkuhan Lolos dari Hukuman Mati, Ini Penjelasan Jaksa

Selain itu, penyebab lain yang mengakibatkan dana Covid-19 dapat diselewengkan adalah
mudahnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) di masa pandemi.

Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No 3 Tahun 2020 yang intinya memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melakukan penunjukan langsung dan melakukan pekerjaan swakelola selama harganya wajar.

Keleluasaan seperti ini dapat membuka peluang kolusi dengan penyedia barang/jasa, penggelembungan nilai (mark up), dan kemungkinan suap (kick back), serta konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa.

Oleh karena itu, jika tidak diawasi dengan ketat. Sistem seperti ini dapat menimbulkan moral
hazard dan penyelewengan yang masif.

Baca juga: Sederet Fakta Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar, Mark Up Hand Sanitizer Rp 4,9 Miliar hingga Pansus Usir Pejabat OPD

Untuk mencegah penjarahan dana Covid-19 yang terstruktur, Kemitraan merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan anti-corruption safeguards dana Covid-19 dengan serius. Anti-corruption safeguards tersebut harus memuat hal-hal berikut:

1. Pemerintah harus menyiapkan petunjuk yang jelas tentang model penganggarannya
agar sesuai dengan peruntukannya dan melarang tegas model penganggaran yang
memiliki aroma konflik kepentingan.

2. Dari segi pengadaan barang/jasa, meski diperbolehkan penunjukan langsung dan
swakelola, para pejabat harus mengikuti Surat Edaran KPK Nomor 8/2020 yang
melarang dengan tegas persekongkolan, penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan,
kecurangan, malaadministrasi, dan tidak boleh membiarkan terjadinya tindak pidana
korupsi.

Baca juga: Soal Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 Rp 4,9 Miliar di Sumbar, Ini Faktanya

3. Dalam hal pemberian bantuan, harus mendahulukan masyarakat yang betul-betul
miskin dan yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena
telah dipadu-padankan dengan nomor induk kependudukan di KTP.

Setelah itu, dapat disusul dengan ”masyarakat miskin baru” yang diakibatkan kehilangan
pekerjaan akibat Covid-19.

4. Pemerintah harus memiliki kebijakan jelas dan konsisten dari pusat sampai daerah
terkait dana bantuan Covid-19.

5. KPK, Polri, dan Kejaksaan tidak boleh melakukan pembiaran. Jika terjadi pelanggaran
hukum dan malaadministrasi, harus segera diselidiki agar menimbulkan efek jera
(deterrent effect) bagi para pelaku kejahatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.