Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Geliat Pemulihan Ekonomi Indonesia Terpantau Cukup Kuat

Kompas.com - 05/07/2021, 14:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak cukup kuat jika dilihat dari catatan penerimaan negara dari berbagai pos anggaran.

Pertumbuhan pendapatan negara pada semester I 2021 tercatat sebesar 9,1 persen dibandingkan tahun lalu.

"Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Luhut: Kasus Covid-19 Kemungkinan Masih Naik hingga 14 Juli

Dia menjelaskan, hingga Semester I 2021, pendapatan negara kita mencapai Rp 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen.

Angka Rp 886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu sebesar Rp 1.743 ,6 triliun.

"Nah pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, dari sisi penerimaan pajak, sudah mencapai Rp 557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Baca juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2021 Tergantung Berapa Lama Kenaikan Covid-19

Kondisi ini menandakan penerimaan pajak tumbuh mendekati 5 persen.

"Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, kontraksi sampai 12 persen. Atau hanya Rp531,8 triliun," ujar Sri Mulyani.

Untuk penerimaan bea dan cukai pun telah terkumpul Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target Rp 215,0 triliun.

"Ini terjadi pertumbuhan sampai 31,1 persen sendiri dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu tumbuhnya 8,8 persen. Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari 3 kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Jika Pembatasan Berlangsung Lama, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun 4 Persen

Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 206,9 triliun sudah dikumpulkan.

Jumlah tersebut merupakan kenaikan 11,4 persen dibanding tahun lalu Rp185,7 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan kondisi ini juga menjadi suatu pemulihan luar biasa karena pada 2020 PNBP Indonesia mengalami kontraksi 11,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com