Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Jangan Sampai Pasien Covid-19 Meninggal Gara-gara Obat Mahal

Kompas.com - 03/07/2021, 15:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan meminta para produsen dan distributor tidak menaikan harga obat-obatan untuk terapi Covid-19 secara tak wajar.

Luhut mengingatkan kondisi obat-obatan yang mahal bisa menimbulkan pasien Covid-19 meninggal dunia karena tidak tertolong.

"Tiga hari lalu kita bicarakan harga obat itu kelihatannya dinaik-naikkan jadi tidak teratur. Jadi sampai berapa puluh ribu. Padahal itu sebenarnya Rp 7.800 sampai Rp 8.000 ," ujar Luhut dalam konferensi pers daring bersama Kementerian Kesehatan, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, Luhut: 2 Pekan ke Depan Masa Kritis untuk Kita

"Jadi kalau sampai orang meninggal gara-gara obat, gara-gara Anda bikin obat tidak benar para produsennya atau distributor yang main, saya mohon Pak Kabareskrim kita tak boleh main-main," lanjutnya.

Dia menegaskan, kepolisian dan kejaksaan harus melakukan patroli untuk cek secara langsung di mana temuan dari harga obat-obatan untuk Covid-19 yang naik tersebut.

Jika sudah ditemukan, Luhut meminta oknum yang terlibat langsung diproses dan dikenai sanksi hukum.

"Izinnya kalau perlu kita cabut. Saya sampaikan ke Kabareskrim jangan ragu-ragu, ini kita dalam keadaan darurat. Tidak ada urusan dengan backing-backingan. Kita cabut saja hingga ke akarnya," tegas Luhut.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua Jauh Lebih Gawat, Anies: Jakarta Alami Masa yang Belum Pernah Terjadi

Dia menambahkan, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan aturan tentang obat untuk pasien Covid-19.

Menurutnya, dirinya telah meminta agar harga tertinggi obat hanya sebesar Rp10.000,-.

"Saya bilang ke Pak Menkes, pokoknya bikin patok aja di bawah Rp 10.000. Jadi tertinggi Rp 10.000 . Sekarang beliau sudah keluarkan aturan menteri soal itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com