Luhut Ingatkan Anies: PPKM Darurat Harus Ketat Betul di DKI Jakarta!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang status penularan Covid-19 di ibu kota.

Luhut menyebutkan, penularan Covid-19 di seluruh DKI Jakarta sudah masuk kriteria level 4.

"Gubernur DKI Jakarta, saya kira anda bisa lihat di slide, sudah tertera kriteria level 4. Seluruh DKI sudah terkena. Jadi kita akan lakukan (PPKM darurat) ketat betul di DKI Jakarta," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual tentang PPKM darurat pada Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Luhut: Pemerintah Sepakat Bansos Akan Diberikan Lagi

Adapun berdasarkan pedokan PPKM darurat pemerintah, daerah berstatus level 4 adalah daerah dengan kasus sebanyak lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Selain itu, di daerah tersebut perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

Status level 4 juga menjadikan sebuah daerah menjadi sasaran penerapan PPKM darurat.

Selain itu, daerah dengan penularan Covid-19 berstatus level 3 juga menjadi sasaran pemberlakuan PPKM darurat.

Adapun ondikator daerah yang masuk kategori level 3 adalah kasus Covid-19 terdata 50-150 per 100.000 penduduk per minggu, lalu perawatan di rumah sakit 10-30 per 100.000 penduduk perr minggu.

Kemudian, kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

Baca juga: Luhut Minta 90 Persen Produksi Oksigen untuk Kebutuhan Medis

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan diterapkannya kebijakan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali.

Kebijakan ini diberlakukan mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Menurut Jokowi, PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Kemudian, dikutip dari panduan pelaksanaan PPKM darurat yang telah dikonfirmasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ada 122 daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan terbaru ini.