Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sayangkan Munas Kadin Tetap Digelar di Zona Oranye meskipun Ketum Terpilih Sudah Bisa Ditebak

Kompas.com - 30/06/2021, 17:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak menyayangkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang tetap digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara mulai hari ini Rabu (30/6/2021) hingga 2 Juli 2021.

Padahal, menurut dia, pengurus Kadin dan pengurus Kadin daerah sudah menyatakan keberatan dan minta agar pelaksanaan Munas tersebut ditunda karena lonjakan kasus virus corona.

"Saya sangat menyayangkan pelaksanaan Munas Kadin di Kendari yang berlangsung dari 30 Juni sampai 2 Juli 2021. Walaupun Munas tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi dari pengurus Kadin sendiri (wakil ketua), SC, OC, dan pengurus Kadin daerah sudah menyatakan keberatan dan minta pelaksanaan ditunda," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Munas Kadin Digelar di Zona Oranye, Pemerintah Dinilai Inkonsisten

Terlebih, ia menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut hanyalah pengukuhan jabatan atas terpilihnya ketua umum Kadin yang baru.

"Berdasarkan informasi yang saya ketahui salah satu agenda utama dari Munas tersebut adalah pemilihan ketua umum untuk menggantikan ketua umum Kadin yang mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Duta Besar di AS," ujar dia.

"Padahal, sudah dipublikasikan oleh media bahwa sudah tercapai kesepakatan di antara para pengurus tentang sosok tersebut. Praktis, sebetulnya Munas Kendari lebih pada pengukuhan atas kesepakatan yang sudah terjadi," kata Amin lagi. 

Menurut dia, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan agar pelaksanaan Munas Kadin ditunda atau tak dilaksanakan secara fisik.

Ia juga mengatakan, apabila agenda Munas Kadin benar-benar penting, seharusnya dapat dialihkan secara online.

Selain itu, Amin menyayangkan kedatangan Presiden Joko Widodo di acara tersebut.

"Dibanding menghadiri Munas tersebut, seharusnya presiden lebih prioritaskan mengunjungi tenaga kesehatan, dokter yang sedang berjuang atau masyarakat yang terpapar dan itu juga bisa secara online," ucap Amin.

Baca juga: Hari ini, Jokowi Akan Hadiri Munas Kadin di Kendari

Ia mengingatkan Presiden Jokowi akan banyaknya kejadian masyarakat yang meninggal dunia di rumah.

Kemudian, persoalan rumah sakit yang melebihi kapasitas, sehingga masyarakat yang sakit tak mendapatkan pelayanan.

Menurut dia, negara seharusnya hadir di tengah situasi sulit dan mengkhawatirkan seperti saat ini.

"Di saat darurat kesehatan yang sudah menimbulkan korban meninggal dunia dan sudah lebih dari 50.000 orang Indonesia meninggal karena Covid-19," kata dia.

Ia juga menilai, kehadiran Jokowi dalam Munas Kadin tak menjadi contoh baik bagi masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com