Kompas.com - 30/06/2021, 12:25 WIB
Unggahan foto dan video di akun Instagram Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris @charleshonoris yang menunjukkan kerumunan di Pasar Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Dokumentasi Charles HonorisUnggahan foto dan video di akun Instagram Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris @charleshonoris yang menunjukkan kerumunan di Pasar Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro yang dilaksanakan pemerintah.

Sebab, ia melihat masih ada kerumunan orang di sebuah pasar di Jakarta dengan hampir semua protokol kesehatan dilanggar.

"Kondisi salah satu pasar di Jakarta dua hari ini. PPKM Mikro efektif?," kata Charles dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Serius Kendalikan Kasus Covid-19, Batasi Mobilitas Masyarakat

Kerumunan orang itu ditunjukkan Charles lewat unggahan foto dan video di akun Instagram-nya @charleshonoris pada Selasa.

Politisi PDI-P itu mempertanyakan efektivitas PPKM Mikro karena dalam foto dan video itu masyarakat masih melanggar protokol kesehatan.

Ia melihat para pengunjung berhimpitan kurang dari satu meter dan beberapa terlihat tak memakai masker.

"Atau ada yang memakai masker tapi turun sampai ke dagu. Foto dan video diambil tanggal 28 dan 29 Juni 2021," ucapnya.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan


Charles pun mengungkapkan lokasi pasar tersebut berada di Pasar Pademangan, Jakarta Utara. Adapun daerah tersebut masuk dalam daerah pemilihannya sebagai anggota DPR.

"PPKM Mikro katanya sudah diperketat pelaksanaannya, tetapi kok masih ada orang berjubel di pasar begitu ya? Bisa dilihat sendiri, mereka tidak jaga jarak dan sebagian tidak memakai masker," ujar Charles.

Atas foto dan video kerumunan tersebut, Charles menilai PPKM mikro memang sudah tidak efektif melihat penularan Covid-19 dengan varian Delta yang begitu masif.

Untuk itu, ia kembali menekankan pemerintah agar menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pulau Jawa.

"Dari awal usul saya diberlakukan pembatasan mobilitas besar-besaran dalam bentuk PSBB, minimal di Pulau Jawa. Otomatis pasar, sekolah, kantor, rumah ibadah ditutup sementara,” tuturnya.

Baca juga: 60 Zona Merah di Indonesia Data 27 Juni 2021, Jateng dan Jabar Terbanyak

Ia khawatir, kerumunan orang di pasar itu dapat mengakibatkan infeksi penularan virus semakin meluas. Sementara, Rumah Sakit saat ini sudah penuh oleh pasien Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.