Dorong Jokowi Lockdown Pulau Jawa, Pimpinan Komisi IX: Tolong, Pak, Kondisi Sudah Gawat

Jika pembatasan besar-besaran tidak diterapkan di hulu, lanjut Charles, maka penambahan kapasitas fasilitas kesehatan sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai.

Belum lagi, tidak semua provinsi memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang sama.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata politikus PDI-P itu.

Untuk diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca Lebaran.

Baca juga: UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, pada Sabtu (26/6/2021) terdapat penambahan pasien positif sebanyak 21.095 orang.

Angka ini merupakan rekor penambahan tertinggi terhitung sejak awal pandemi Covid-19 di Tanah Air. Sebelumnya, rekor penambahan kasus Covid-19 terjadi pada 24 Juni 2021, yakni 20.574 kasus dalam sehari.

Dengan penambahan tersebut, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.093.962 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret tahun lalu.

Presiden Jokowi pun sebelumnya telah menyampaikan bahwa PPKM skala mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia lantaran tak mematikan ekonomi masyarakat.

Baca juga: UPDATE 26 Juni: Bertambah 21.095, Penambahan Kasus Baru Covid-19 Kembali Catatkan Rekor

Meski begitu, Jokowi mengaku menghargai setiap usalan yang masuk, termasuk soal penerapan PSBB secara nasional atau lockdowon.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).