Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Kompas.com - 20/06/2021, 20:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, baik pemilih Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, mayoritas sepakat bahwa jabatan Presiden cukup dua kali.

Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019, sementara Prabowo kini menjabat Menteri Pertahanan. 

"Kalau dibandingkan antara kelompok 2019 pemilih Jokowi dibandingkan kelompok pemilih Prabowo sama-sama tinggi persentasenya menyatakan, masa jabatan Presiden maksimal dua kali. Pendukung Jokowi 70 persen yang bilang begitu, pendukung Prabowo 82 persen," kata Ade di acara rilis SMRC: Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945 secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Namun, kata Ade, jika dilihat dari pertanyaan apakah setuju Jokowi maju pada Pilpres 2024, ada 55 persen dari pemilih mantan gubernur DKI Jakarta itu yang setuju.

Padahal sebelumnya mereka telah sepakat bahwa maksimal presiden menjabat sebanyak dua periode.

"Walaupun persentasenya tidak begitu mutlak karena 38 persen menyatakan tak setuju Jokowi maju kembali," kata dia.

Sementara itu di kelompok pemilih Prabowo, kata dia, ada 86 persen yang mengatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju presiden lebih dari dua periode.

Di samping itu, dari kelompok yang puas dan tidak puas terhadap kinerja Jokowi, terdapat 72 persen yang dari kalangan puas yang ingin agar jabatan Presiden tetap dua periode.

Sementara kalangan yang tidak puas terdapat 83 persen yang menyatakan agar jabatan Presiden hanya dua periode.

Kemudian apabila terkait dengan pertanyaan maju-tidaknya Jokowi pada tahun 2024, sebanyak 50 persen kalangan puas menyatakan setuju dan sebanyak 43 persen tidak setuju.

"Mereka yang tidak puas ada 86 persen yang tidak setuju. Mereka tidak setuju majunya Jokowi sebagai Presiden untuk ketiga kalinya," kata dia.

Baca juga: Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Adapun populasi survei SMRC ini dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan responses rate 88 persen atau sebanyak 1.072.

Kemudian margin of error atas survei tersebut adalah 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Para responden survei tersebut adalah mereka yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih pada periode 21-28 Mei 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com