JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali mengingatkan masyarakat untuk menghindari penularan Covid-19 dengan mematuhi segala keputusan dan arahan pemerintah.
Termasuk, salah satunya, larangan mudik. Namun, menurut Ngabalin, ada saja yang tak mengindahkan instruksi pemerintah.
Akibat ketidakpatuhan itu, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia pun mengalami lonjakan.
"Ini fakta yang berulang-ulang diingatkan, berbusa-busa mulutnya Presiden mengingatkan," ujar Ngabalin kepada Kompas.com, Minggu (20/6/2021).
Baca juga: Lagi-lagi Tertinggi, Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini Tembus 5.582
Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 merupakan bukti bahwa masyarakat tidak patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah.
Padahal, kata dia, pemerintah telah berulang kali mengingatkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah, kata dia, juga menerbitkan larangan mudik Lebaran untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Tapi masih saja terus menerus seperti ini. Inilah akibat yang harus ditanggung. Ini tidak bisa cuma pemerintah harus tanggung bersama-sama," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Ngabalin juga menanggapi adanya usulan lockdown dari sejumlah pihak. Menurutnya, normal apabila ada usulan karantina wilayah secara total tersebut.
Ngabalin memastikan dalam memutuskan kebijakan penanganan pandemi ini, Presiden Jokowi, memiliki pertimbangan khusus. Apalagi pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam penanganan pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun.
"Normal saja, tingkat kekhawatiran pihak-pihak yang mengusulkan untuk lockdown normal saja. Tapi kita kan sudah punya pengalaman," kata Ngabalin.
Ngabalin mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 saat ini tidak sedahsyat awal-awal pandemi berlangsung.
Sebab saat awal pandemi, kata dia, pemerintah tidak memiliki pengalaman dan masih meraba mekanisme penanganan yang tepat.
Baca juga: Pecah Rekor Tiga Hari Berturut-turut, Grafik Kasus Covid-19 Jakarta Naik Drastis
"Tapi Bapak Presiden dengan tepat memilih untuk tidak melaksanakan lockdown tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," kata dia.
Hanya saja, kata dia, setiap Presiden mengeluarkan kebijakan terkait Covid-19 tidak berdiri sendiri.
"Beliau selalu meminta pandangan, masukan, diskusi dengan para epidemiologi sehingga beliau mengerti untuk mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan orang banyak," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.