Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta terbuka terkait data kasus Covid-19. Sebab, transparansi data menjadi kunci penting dalam penanganan pandemi.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang memadai kepada warga soal Covid-19 juga penting.

"Transparansi data dan informasi mestinya jadi kunci penting bagi pemahaman dan respons warga dalam memahami wabah," ujar inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif, dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Arif berpendapat, saat ini masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tanpa arah yang jelas. Selain tiadanya transparansi data dan edukasi yang memadai, menurut Arif, tidak ada kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi krisis di masa wabah penyakit ini.

Baca juga: Penyintas Covid-19 Jabodetabek Diajak Donor Plasma Konvalesen

"Kami melihat tidak adanya kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multidisiplin ini. Bahkan ketika rumah sakit sudah nyaris kolaps seperti sekarang ini, kita tidak melihat adanya sense of crisis yang ditunjukkan pemimpin kita. Kita seperti perang tanpa panglima," lanjutnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Dia menyatakan, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan.

Menurut Hermawan, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah.

Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Ia menegaskan, pemerintah harus mampu menentukan prioritas.

Baca juga: Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Sementara itu, lanjut dia, hingga saat ini belum ada kebijakan yang cukup kuat dari pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Hermawan mengungkapkan, jika kebijakan pemerintah seperti ini terus, Indonesia tidak akan pernah selesai mengatasi pandemi.

"Rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja, kita tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19. Rem, gas, rem, gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu," tuturnya