Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Kompas.com - 18/06/2021, 17:05 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat Bamus digelar Kamis kemarin.

"Tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi 20 persen hingga maksimal 25 persen saja, baik itu anggota DPR, Tenaga Ahli (TA), maupun staf pendukung yang lain," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara.

Baca juga: Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Adapun rapat tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen dalam beberapa waktu terakhir.

Terkini, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebutkan, sebanyak 52 orang di lingkungan DPR terpapar Covid-19 hingga Jumat (18/6/2021).

"Iya data update hari ini tambah satu anggota (DPR) dan lima ASN (yang terpapar Covid-19)," kata Indra saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Dari 52 orang tersebut, 12 di antaranya merupakan anggota DPR. Sementara, 40 orang lainnya terdiri dari 11 orang tenaga ahli, tujuh orang petugas pamdal dan TV Parlemen, serta 22 orang pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 16 September: Sebaran 3.145 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 September: 73.238 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

UPDATE: Bertambah 14.633, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 3.968.152

Nasional
UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

UPDATE: 99.130 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,98 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

UPDATE: Bertambah 237, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 139.919 Jiwa

Nasional
UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 September: Ada 354.479 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

UPDATE 16 Septemebr: Tambah 3.145, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 4.181.309

Nasional
Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Kemenkes Akui Aduan Warga Terkait Status di Aplikasi PeduliLindungi Banyak yang Pending

Nasional
Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

RI Pegang Presidensi G20, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Keuntungan

Nasional
Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Komnas HAM: Presiden Berwenang Ambil Langkah Selesaikan Persoalan TWK KPK

Nasional
Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Menpan RB Ungkap Ada PNS Bolos Kerja Setahun Dibiarkan

Nasional
Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional
Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Sanksi bagi PNS yang Bolos Kerja Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Kontras Minta Panglima TNI Selanjutnya Beri Perhatian Khusus pada Reformasi Peradilan Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.