Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2021, 23:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan muslim Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla menentang pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin Jakarta.

Ia menilai, pembongkaran jalur sepeda akan mengirimkan pesan buruk kepada publik, seolah pemerintah tak mendukung pola hidup sehat.

"Saya menentang pembongkaran jalur sepeda. Alasannya, membongkar jalur sepeda itu akan mengirim pesan buruk ke publik, bahwa pola hidup yang sehat dan kota yang lebih hijau, itu bukan sesuatu yang penting," kata Ulil saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pria yang akrab disapa Gus Ulil ini berpandangan, kebijakan program jalur sepeda justru melambangkan political willingness Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk menuju kota yang lebih hijau, lebih produktif, dan mendukung pola hidup yang sehat," tutur dia.

Ulil juga menilai, pihak-pihak yang mendukung pembongkaran tak menganggap hidup sehat sebagai sesuatu yang penting.

Padahal, ia berharap dengan adanya jalur sepeda itu dapat mewujudkan generasi seperti Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia yang keras menyuarakan isu pemanasan global dan perubahan iklim.

"Maka membongkar jalur sepeda itu akan mengirim pesan buruk ke publik," tuturnya.

Baca juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen di Jakarta Dibongkar, Akan Cari Formula yang Pas

Untuk itu, dia meminta agar jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin dipertahankan.

Di sisi lain, keberadaan jalur sepeda merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi kendaraan dan polusi udara.

"Saya setuju jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin dipertahankan. Keberadaan ini penting secara simbolik yaitu kebijakan yang pro gaya hidup sehat, mengurangi kendaraan, mengatasi polusi. Nilai simboliknya itu yang penting," kata Ulil.

Ia menambahkan, adanya jalur sepeda di Ibu Kota Jakarta juga seharusnya menjadi simbol teladan dalam penataan kota.

Sebelumnya, keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba pada Februari 2021 lalu.

Baca juga: Pengamat: Jalur Sepeda Jangan Dibongkar Hanya karena Road Bike

Kontroversi itu berlanjut ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya setuju apabila jalur sepeda dibongkar sambil mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat adanya jalur khusus itu.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com