Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Menteri Keuangan, Wapres Bahas Pendanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 17/06/2021, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tentang pendanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pada Kamis (17/6/2021).

Adapun, Ma'ruf merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Keuangan berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021 karena berdasarkan Inpres, Wapres bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Kamis.

Baca juga: Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Ia mengatakan, pembahasan pendanaan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni tetapi belum ada pergerakan untuk melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Wapres, kata dia, menginginkan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa segera dilakukan.

"Karena pembangunan Papua ada di berbagai kementerian lembaga, itulah yang harus dikonsolidasi," kata dia.

Tidak akan lama lagi, ujar Masduki, pada akhir Juni atau awal Juli, Wapres Ma'ruf juga akan mengusulkan kepada Presiden untuk segera menggelar rapat terbatas.

Terutama dalam mengkonsolidasikan rencana pembangunan di Papua tersebut agar dipercepat berdasarkan dana-dana yang ada di APBN.

Baca juga: Wapres: Isu Terorisme Tingkatkan Ketidakpastian

Setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan ini, selanjutnya akan ada koordinasi lainnya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa dipercepat.

Terlebih, sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk membahas tentang keamanan di Papua.

"Jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan kesejahteraan di pihak lain akan terus dijalankan. Itu juga dalam rangka Wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya," ucap Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com