BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Kompas.com - 17/06/2021, 13:19 WIB
Wakil Ketua BPK-RI, Bahrullah Akbar (tengah) saat mengisi kuliah umum di Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun,  Senin (8/1/2018) sore. Kompas.com/Budi Baskoro Wakil Ketua BPK-RI, Bahrullah Akbar (tengah) saat mengisi kuliah umum di Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun, Senin (8/1/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan, pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahaan pemeriksaan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda) di masa pandemi Covid-19.

Anggota V BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, setidaknya pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 107 sampel di seluruh Indonesia, di mana 68 sampel tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Menurut Bahrullah, ada permasalahan terkait insentif tenaga kesehatan (nakes), seperti belum membayarkan hingga mengenakan pph terhadap insentif tenaga kesehatan.

“Pemda belum melakukan pembayaran insentif nakes, tidak membayarkan insentif tepat waktu, dan menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan,” kata Bahrullah dalam Webinar bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19” pada Kamis (17/6/2021).

“Kedua masih mengenakan pph atas penyaluran insentif, ketiga kelebihan penyaluran insentif,” ujar dia.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan penyaluran dana stimulus dan bantuan sosial (bansos) di daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Korupsi Pengadaan Paket Bansos Covid-19, Saksi Ungkap Aliran Dana untuk Anggota BPK dan Pejabat Kemensos

Bahrullah menyebut ada pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM.

Ada pula pemda yang sudah memiliki anggaran belanja stimulus UMKM namun tidak mempunyai prosedur penyaluran yang memadai.

“Pemda tidak menetapkan kriteria stimulus UMKM, pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran,” kata dia.

Selanjutnya, Bahrullah menyampaikan adanya permasalahan dalam rasionalisasi anggaran di daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X