BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Kompas.com - 17/06/2021, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan, pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahaan pemeriksaan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda) di masa pandemi Covid-19.

Anggota V BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, setidaknya pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 107 sampel di seluruh Indonesia, di mana 68 sampel tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Menurut Bahrullah, ada permasalahan terkait insentif tenaga kesehatan (nakes), seperti belum membayarkan hingga mengenakan pph terhadap insentif tenaga kesehatan.

“Pemda belum melakukan pembayaran insentif nakes, tidak membayarkan insentif tepat waktu, dan menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan,” kata Bahrullah dalam Webinar bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19” pada Kamis (17/6/2021).

“Kedua masih mengenakan pph atas penyaluran insentif, ketiga kelebihan penyaluran insentif,” ujar dia.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan penyaluran dana stimulus dan bantuan sosial (bansos) di daerah.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Paket Bansos Covid-19, Saksi Ungkap Aliran Dana untuk Anggota BPK dan Pejabat Kemensos

Bahrullah menyebut ada pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM.

Ada pula pemda yang sudah memiliki anggaran belanja stimulus UMKM namun tidak mempunyai prosedur penyaluran yang memadai.

“Pemda tidak menetapkan kriteria stimulus UMKM, pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran,” kata dia.

Selanjutnya, Bahrullah menyampaikan adanya permasalahan dalam rasionalisasi anggaran di daerah.

Mulai dari ada pemda yang tidak melaksanakan rasionalisasi pendapatan daerah berdasarkan pagu penyesuaian target pendapatan, tidak melaksanakan refocusing dan realokasi tanpa ketersediaan dana hasil rasionalisasi, serta masih ada pemda yang menganggarkan anggaran refocusing dan realokasi selain untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan lainnya, menurut Bahrullah, terkait dengan perencanaan dampak ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Pemda tidak merencanakan penanganan dampak ekonomi, pemda sudah merencanakan namun belum merealisasikan kegiatan,” ujar Bahrullah.

Baca juga: Temuan BPK, Dana Covid-19 Pemkab Jember Senilai Rp 107 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

“Pemda memiliki perencanaan kegiatan yang tidak memadai antara lain tidak didukung hasil kajian verifikasi di lapangan, tidak mengatur kriteria program, kegiatan, dan penerima bantuan, dan tidak didukung oleh analisa dan data,” imbuh dia.

Menurut Bahrullah, pengelompokan permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bagi para pemda untuk melakukan perbaikan.

“Clustering masalah tersebut cukup memberikan gambaran meskipun proses penanganan kebijakan sudah dilaksanakan secara tersentralisasi dan penerbitan regulasi dan aturan yang cukup namun dalam proses esksekusi di pemda masih ditemukan permasalahan,” ungkap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Nasional
Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Nasional
PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

Nasional
Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.