Kasus Covid-19 Melonjak, Wakil Ketua DPR: Tetap Injak Rem, Jangan Sampai Kendor

Kompas.com - 16/06/2021, 10:38 WIB
Petugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021). Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSHS menyatakan keterisian tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19 (non ICU) masih di angka 119 dari 184 tempat tidur yang disediakan meski Jawa Barat mengalami peningkatan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) COVID-19 mencapai 68 persen serta 85 persen untuk Bandung Raya. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIPetugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021). Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSHS menyatakan keterisian tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19 (non ICU) masih di angka 119 dari 184 tempat tidur yang disediakan meski Jawa Barat mengalami peningkatan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) COVID-19 mencapai 68 persen serta 85 persen untuk Bandung Raya. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehetan secara ketat dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Hal ini disampaikan Muhaimin berkaca dari melonjaknya kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

"Tetap injak rem, jangan sampai kendor. Ini tidak main-main. Kasus Covid-19 di berbagai daerah melonjak. Tetap selalu waspada," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Mahfud Ajak Ulama Sosialisasi Tes Swab Cegah Penyebaran Covid-19

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengaku terpaksa membatalkan sejumlah agenda di Bandung Raya akibat melonjaknya penularan Covid-19 di wilayah itu.

Sedianya, Muhaimin akan berkegiatan di Bandung Raya dengan menemui sejumlah kalangan selama tiga hari mulai Jumat (18/6/2021) hingga Minggu (20/6/2021).

"Kita harus menaati kebijakan yang diambil Pemprov Jawa Barat yang telah menetapkan wilayah Bandung Raya siaga I akibat lonjakan kasus Covid-19. Ini semua demi kebaikan bersama," kata Muhaimin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan, dalam beberapa hari terkahir ini kasus positif Covid-19 berkisar di angka 8.000-an.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Selasa (15/6/2021), jumlah kasus positif bertambah 8.161 orang dalam sehari.

Sehingga, total kasus Covid-19 hingga saat ini mencapai 1.927.708 orang. Sejumlah daerah pun telah memberikan seruan kepada warganya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, DKI Jakarta tengah menghadapi gelombang baru Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Masyarakat Diminta Perketat Penerapan Prokes

"Kita menghadapi gelombang baru peningkatan kasus Covid-19 setelah musim libur Lebaran bulan lalu. Lonjakannya mulai dirasakan hari-hari ini, bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi di Jakarta sekarang perlu melakukan pendisiplinan kolektif," kata Anies, Minggu (13/6/2021).

Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan wilayah Bandung Raya berstatus siaga I Covid-19 seiring melonjaknya kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

"Banyak pengumuman penting di hari ini, yang pertama wilayah Bandung Raya kami nyatakan sedang siaga I Covid. Karena minggu ini, dua wilayah besarnya zona merah, yaitu KBB (Kabupaten Bandung Barat) dan Kabupaten Bandung," kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Markas Kodam III Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (15/6/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X