Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Kompas.com - 15/06/2021, 13:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kalangan industri mau berinteraksi dengan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan perkuliahan.

Presiden menyebutkan, industri bisa masuk kampus untuk ikut mengajar dan melakukan riset bersama dosen dan mahasiswa.

"Kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa," ujar Jokowi dalam sesi dialog dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dalam acara Festival Kampus Merdeka yang ditayangkan YouTube Kemendikbud, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan peran kampus dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar kepada siapa saja dan tentang apa saja.

Sebab, menurut Jokowi, harus ada harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus.

"Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat. Bisa di industri dan di tempat-tempat lain," tuturnya.

Dengan begitu, kata Jokowi, bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya dari buku, melainkan juga praktik di lapangan.

Baca juga: Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Dengan demikian, Kepala Negara berharap ke depannya karya mahasiswa bukan hanya dalam bentuk karya ilmiah atau karya akademis.

"Tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak," tutur Jokowi.

"Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk membuka diri untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan. Pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com