Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Kompas.com - 15/06/2021, 11:50 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang digelar di Sport Center, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (15/6/2021).

Vaksinasi tersebut dilakukan kepada warga Tangerang Selatan dari berbagai kalangan, mulai dari lansia, para sopir yang tergabung organisasi angkutan darat (organda), hingga pedangang pasar.

Ma'ruf mengatakan, pihaknya meninjau vaksinasi tersebut karena pemerintah ingin mempercepat pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity).

"Hari ini melakukan peninjauan ke Tangerang Selatan dalam rangka upaya mempercepat vaksinasi supaya bisa mencapai target yang kita harapkan," kata Ma'ruf usai meninjau.

"Secara nasional, kita ingin mempercepat pencapaian untuk memperoleh herd immunity dan jumlah yang harus dicapai adalah 181,5 juta dan ini ditargetkan per hari satu juta," lanjut Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mempercepat target tersebut, maka vaksinasi massal pun digelar di beberapa daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membludak ke Pinggir Jalan, Antrean Dipusatkan di Gereja

Salah satunya saat ini yang ditinjaunya langsung di Tangerang Selatan.

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1,3 juta. Untuk mencapai herd immunity, paling tidak 800.000 orang harus divaksinasi.

"Jadi per harinya sekitar 5.000 (divaksin) dan itu harus cepat. Karena Tangerang Selatan bagian dari klaster Jakarta dan sekitarnya yang tingkat penularannya cukup tinggi. Oleh karena itu, targetnya harus tercapai," kata dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengingatkan agar pelaksanaan protokol kesehatan terutama masker bisa diperketat dan terus dilakukan masyarakat.

Sebab, dirinya masih melihat banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker.

"Begitu juga dengan penerapan dan pengawasan intensifikasi pembatasan kegiatan skala mikro di tingkat RW, jadi penting sekali," kata Ma'ruf.

Baca juga: Antrean Vaksinasi Covid-19 di Sport Center Alam Sutera Mengular, Peserta Antre hingga ke Jalan

"Karena itu saya harap Pak Wali Kota melakukan kolaborasi dengan semua lembaga yang ada untuk bisa menyadari bahwa tingkat penularannya agak tinggi belakangan ini," ucap dia.

Adapun dalam peninjauan tersebut, Ma'ruf didampingi oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X