KY: Peradilan Umum Paling Banyak Dilaporkan pada Januari-Mei 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan, peradilan umum merupakan institusi hukum yang paling banyak dilaporkan ke lembaganya oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang dimiliki Violetta, pada periode Januari hingga Mei 2021 terdapat 452 pengaduan terkait peradilan umum.

"Selama periode tersebut total ada 601 laporan yang diterima KY dan didominasi oleh peradilan umum," kata Violetta seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/6/202).

Ia melanjutkan, KY juga menerima 42 laporan yang ditujukan kepada pengadilan agama, Mahkamah Agung 38 laporan, dan pengadilan niaga 18 pengaduan.

Baca juga: KY Sebut Satu Pengadilan Tangani 500 hingga 10.000 Perkara Setiap Tahun

Kemudian, pengadilan tindak pidana korupsi sebanyak 15 aduan, peradilan tata usaha negara 14 aduan, pengadilan hubungan industrial delapan aduan, serta peradilan militer dan Mahkamah Konstitusi masing-masing dua pengaduan.

"Sisanya 10 pengaduan masuk ke bagian lain-lain," katanya.

Selain itu, KY juga mendata ada sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan, jika dirincikan laporan langsung ke KY sebanyak 177, melalui pos 296.

Lalu pengaduan secara daring atau online sebanyak 124 aduan dan berdasarkan informasi sebanyak empat aduan.

"Untuk surat tembusan yang diterima KY sebanyak 410. Jadi, total sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan," ujarnya.

Sementara dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Violetta juga mengumumkan 10 provinsi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.

Baca juga: Selama 2021, KY Usulkan Sanksi untuk 48 Hakim

Adapun provinsi tersebut yakni DKI Jakarta sebanyak 148 laporan, Jawa Timur 58, Sumatera Utara 57 aduan, 49 laporan di Jawa Barat.

Kemudian Jawa Tengah 25 laporan, serta Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan masing-masing 24 laporan.

KY juga menerima laporan dari Provinsi Riau sebanyak 22 aduan, Sulawesi Selatan 20 laporan, dan 16 laporan dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait dengan usulan sanksi, KY mendata sanksi ringan sebanyak 47, sanksi sedang 14, serta sanksi berat tiga usulan.

Sementara dari hasil pleno menindaklanjuti laporan masyarakat, sebanyak 35 terbukti dan 81 tidak terbukti.