Setujui Anggaran Rp 6,6 Triliun, Komisi VII Harap BRIN Lahirkan Produk yang Bisa Dikembangkan Jadi Industri Nasional

Kompas.com - 10/06/2021, 10:17 WIB
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARISekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyetujui anggaran BRIN senilai Rp 6,6 triliun untuk tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, persetujuan anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan BRIN sebgai lembaga riset dan inovasi yang unggul dan dirasakan manfaatnya.

"Kami berharap BRIN melahirkan produk yang bisa dikembangkan menjadi industri kebanggaan nasional seperti alat kesehatan, pertanian, perikanan sampai dengan tenaga nuklir yang mampu menyerap tenaga kerja dan mensubstitusi impor," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Politikus Partai Amanat Nasional itu pun meyakini, Indonesia memiliki potensi untuk melahirkan inovasi dan produk bertekonologi tinggi yang mampu bersaing dengan teknologi asing.

"Apalagi riset dan inovasi juga menjadi prasyarat bagi kemajuan pesat sebuah bangsa," kata dia.

Baca juga: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Anggota Komisi VII: Tak Ada Dasar Hukum

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun berharap, proses pengintegrasian lembaga pemerintah non-kementerian serta fungsi riset dan litbang dari berbagai kementerian/lembaga ke dalam BRIN dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan, ke depannya BRIN mesti menjadi satu-satunya nakhoda dalam bidang riset dan inovasi di Indonesia.

"Agar arah serta pengembangannya terstruktur dan tertata dengan baik, tanpa inefisiensi kelembagaan dan masalah tumpang tindih peran riset di masa lalu," ujar Eddy.

Adapun RDP tersebut merupakan rapat pertama antara Komisi VII DPR dengan BRIN sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN.

Dalam RDP itu, Komisi VII DPR juga menyepakati penambahan anggaran untuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Informasi Geospasial senilai total Rp 616 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Nasional
Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X