Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

Kompas.com - 09/06/2021, 22:06 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) atas dugaan pelanggaran etik, Selasa (8/6/2021).

Laporan itu dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dan dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Lili diduga memiliki peran dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

“Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” ujar Sujanarko, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Dewas KPK Diminta Sita Alat Komunikasi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Sujanarko mengatakan, terdapat dua dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. Pertama, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal tersebut mengatur, Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

Kedua, Lili diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal ini mengatur, Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Baca juga: Dewas KPK Diminta Periksa Lili Pintauli Terkait Dugaan Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Jokowi Sebut PPKM dan Lockdown Substansinya Sama, Berikut Sejumlah Aturannya yang Berbeda

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Kapolri dan Panglima TNI Sidak Pos PPKM Mikro di Jakarta

Nasional
3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

3.456 Kamar dari 27 Asrama Haji di Indonesia Disiapkan Jadi Ruang Isolasi Covid-19

Nasional
Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Dalam 4 Hari, Indonesia Catat 3 Kali Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Ketua Pansus Nilai Kunci Pembahasan UU Otsus Papua Ada di Pasal tentang Kewenangan Pemprov

Nasional
Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, KPK Batasi Kehadiran Fisik Pegawai Maksimal 25 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X