Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertepatan dengan Hari Galungan, DPR Bakal Geser Jadwal Pemilu 2024

Kompas.com - 09/06/2021, 11:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus digeser apabila bertepatan dengan Hari Raya Galungan yaitu 28 Februari 2024.

Menurut dia, pemerintah bersama dengan anggota dewan hingga kini belum memutuskan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilu, sehingga jadwal yang beredar di publik baru berupa usulan Tim Kerja Bersama.

"Jika ternyata bertepatan dengan hari umat Hindu (Galungan) tentu harus digeser waktu pelaksanaan pemilunya," kata Guspardi seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pilpres 2024 dan Kasak-kusuk Koalisi

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Tim Kerja Bersama yang terdiri dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memang disepakati Pemilu akan berlangsung pada 28 Februari 2024.

Sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Terkait jadwal itu, Guspardi menegaskan pemerintah bersama DPR belum memberi keputusan kapan waktu pencoblosan.

Sehingga, apabila jadwal tersebut bentrok dengan Hari Raya Galungan, maka DPR akan meminta waktu pencoblosan digeser.

"Belum diputuskan, masih usulan, kemarin itu baru rapat tim 12. Jadi kalau ternyata bertepatan Hari Raya Galungan, pasti kita geser," jelasnya.

Baca juga: Beredar Rekaman Politisi PDI-P Sebut Puan Maharani ibarat Teh Botol Sosro pada Pilpres 2024

Oleh karena itu, Guspadri meminta agar KPU jangan hanya menyiapkan satu skenario jadwal Pemilu 2024.

Melainkan, ia meminta agar KPU menyiapkan dua alternatif lain terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

Ia juga menegaskan, karena bentrok dengan Hari Raya Galungan, maka Komisi II DPR akan membahas kembali bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan pemerintah terkait jadwal pencoblosan.

Baca juga: Anggota Komisi II Sebut Jadwal Pemilu 28 Februari 2024 Belum Final, Masih Usulan

Senada dengan Gaus, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengatakan, pihaknya akan merevisi jadwal pemungutan suara pemilih legislatif dan presiden (Pileg dan Pilpres) 2024.

Hal ini karena jadwal pileg dan pilpres yang ditetapkan sebelumnya yaitu 28 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Galungan.

"Kita harus menghormati hari raya keagamaan, kemungkinan diubah," kata Saan dilansir dari kompas.tv, Selasa (8/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com