11 Juta Orang Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua dan Arahan Presiden agar Stok Vaksin Tak Ditimbun

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 hingga kini masih terus bertambah. Per Senin (7/6/2021) pukul 12.00 WIB, ada 1.863.031 orang yang terpapar Covid-19.

Penambahan itu terjadi usai ada 6.993 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Adapun angka tersebut diperoleh data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin sore.

Berdasarkan data yang sama, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh dalam 24 jam terakhir bertambah 5.594 orang sehingga total pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 1.711.565 orang.

Kemudian, masih ada pula penambahan 191 orang meninggal dunia akibat virus corona. Hal ini pun membuat sebanyak 51.803 orang meninggal akibat Covid-19.

Adapun jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia per kemarin berjumlah 99.663 kasus.

Baca juga: UPDATE 7 Juni: 11.197.069 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Vaksin Covid-19 jangan ditimbun

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dipercepat.

"Pesan pimpinan Presiden, tidak boleh ada stok, tidak nyetok, manajemen stok (vaksin Covid-19) tidak perlu. Habiskan. Lakukan karena semua itu untuk rakyat," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Senin (7/6/2021).

Kehadiran vaksin diharapkan dapat mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi.

Semakin cepat program vaksinasi rampung, semakin cepat pula kekebalan komunal terbentuk.

Ganip pun memastikan distribusi vaksin Covid-19 sudah sampai ke berbagai daerah. Oleh karenanya, ia tidak tak ingin ada penimbunan stok vaksin.

Baca juga: UPDATE 7 Juni: Pemerintah Periksa 64.056 Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari

"Jadi program vaksinasi daerah hendaknya betul-betul segera dilaksanakan karena vaksinnya itu sendiri sudah ada di daerah," kata Ganip.

"Kalau daerah sudah habis, saya juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan," tuturnya.