Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Haji Dibatalkan, Travel Umrah Haji Banting Setir Berjualan Kurma hingga Pakaian

Kompas.com - 07/06/2021, 11:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Zaky Zakaria mengatakan, dampak dari pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 memang dirasa lebih dalam.

Hal ini karena pembatalan haji ini bukan baru dilakukan, melainkan sudah kali kedua sejak pandemi mewabah.

Akibatnya, pengusaha travel haji dan umrah pun banyak yang 'terpaksa' membanting setir untuk tetap berpenghasilan.

"Ada yang sudah mulai diversifikasi usaha seperti jualan kurma, fashion, kuliner dan lain-lain," kata Zaky saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Zaky melanjutkan, diversifikasi usaha itu sudah mulai dilakukan sejak tahun 2020 di mana pandemi Covid-19 baru saja mewabah di Indonesia dan dunia.

Menurutnya, diversifikasi usaha seperti itu merupakan bentuk sikap travel umrah dan haji atas kebijakan pembatalan pemberangkatan haji.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pemerintah Lobi Ulang Arab Saudi soal Pembatalan Haji

"Sebetulnya dari tahun lalu setelah umrah pertama ditutup," ucapnya.

Zaky mengakui, ada pengusaha travel umrah dan haji yang 'banting setir' menjalankan usaha lain seperti berjualan makanan, dan pakaian.

Namun, menurutnya, ada pula travel umrah dan haji yang menyikapi batalnya pemberangkatan ibadah haji dengan cara berbeda yaitu menunggu hingga ibadah tersebut kembali dibuka.

"Sikap travel umrah haji memang berbeda-beda menyikapinya. Ada yang tiarap tidak melakukan aktivitas usaha apapun sambil menunggu umrah haji dibuka," cerita Zaky.

Atas cerita tersebut, Zaky pun menyimpulkan bahwa batalnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi semakin berat bagi pengusaha travel.

Sebab, pembatalan haji kali ini merupakan yang kedua. Padahal, diakui Zaky, sebelumnya travel sudah berharap ibadah haji akan dibuka tahun ini.

"Tentu dampaknya lebih dalam, karena ketika tahun lalu haji tidak ada, kita berharap tahun ini bisa berangkat. Tapi dibatalkan," ujarnya.

"Yah, tentu harapan dan dampaknya, kita masih belum bisa jalan lagi usahanya," sambung dia.

Baca juga: Daftar 5 Provinsi Pendaftar Haji Terbanyak

Zaky mengatakan, pihaknya menyayangkan pembatalan haji tahun ini. Meski begitu, Amphuri menghormati keputusan pemerintah tersebut.

Ia pun berharap, keputusan yang diambil pemerintah itu telah tepat dan semata untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat.

"Kita menyayangkan pembatalan haji 2021, tapi kita menghormati keputusan pemerintah. Insya Allah ini keputusan yang tepat demi menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat dan negara," pungkas dia.

Diketahui bersama, pemerintah resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Dalam keterangan persnya, Yaqut mengatakan bahwa pembatalan diperuntukkan kepada jemaah yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lain.

“Kami pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Haji 1442 H/2021,” tuturnya dalam siaran pers.

Satu tahun sebelumnya, Indonesia juga membatalkan penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu, Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan keputusan tersebut.

Keputusan itu juga diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com