Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal Polemik TWK, Ini Penjelasan KPK

Kompas.com - 04/06/2021, 21:12 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penjalasan perihal tidak hadirnya Ketua KPK Firli Bahuri dalam debat terbuka terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa, surat undangan debat terbuka wawasan kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut telah diterima KPK pada Kamis (3/6/2021).

“Kami telah merespon surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN,” ucap Ali kepada Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Ali mengatakan, di dalam dengan undangan yang tercantum, debat publik dilaksanakan di pelataran gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka Soal TWK Pegawai KPK

 

KPK, kata dia, menyayangkan acara debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK,” ucap Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi undangan debat terbuka yang membahas polemik tes wawasan kebangsaan yang digelar Jumat, siang.

Adapun debat terbuka itu dilakukan dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Polri Akan Serahkan Berkas Laporan ICW soal Firli ke Dewas KPK

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menjadi pembawa acara debat mengatakan, telah mengirim surat resmi ke KPK terkait undangan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk bisa datang debat terbuka tersebut.

“Namun, tampaknya belum terlihat sosok Pak Firli di ruangan ini," kata Kurnia dikutip dari Antara, Jumat.

Kurnia pun selanjutnya memulai acara dengan membahas masalah TWK dengan Giri.

Giri diketahui merupakan salah satu dari 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut.

"Jadi, mungkin kami bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan peserta debat kali ini dan nanti teman-teman kalau Pak Firli berani untuk mendatangi ruangan ini untuk debat TWK maka acara ini akan dimoderatori oleh Mbak Najwa Shihab yang sudah berada di platform zoom," ujar Kurnia.

Baca juga: ICW Desak Kapolri Tegur Kabareskrim Terkait Pernyataan soal Laporan terhadap Firli Bahuri

Dalam acara tersebut, Giri menilai bahwa TWK justru menyingkirkan pegawai-pegawai yang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi.

"Yang kita saksikan dalam satu bulan ini ternyata polemik TWK ini justru menyingkirkan orang-orang yang memang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi," kata Giri.

Selain itu, Giri juga meminta kepada Presiden Joko Widodo bisa menyelamatkan nasib 75 Pegawai KPK tersebut.

Acara itu pun berlangsung sekitar 40 menit, namun Firli juga tak kunjung hadir di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, dalam tes ini 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Sejumlah nama yang dikenal bekerja baik di KPK dinyatakan tidak lolos TWK, misalnya Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan dan Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono.

Penyidik Senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap juga dinyatakan tidak lolos tes tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com