Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ditekan karena Bongkar 21 Juta Data Ganda Bansos, Komisi VIII: Kita Akan Periksa

Kompas.com - 04/06/2021, 10:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengaku, pihaknya akan memeriksa data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang diungkap oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Adapun hal tersebut dilakukan untuk menyikapi pernyataan Risma yang mengaku ditekan usai membongkar 21 juta data ganda penerima bansos.

"Saya kira kita akan memeriksa data ini, di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Kendati demikian, Yandri mengaku bahwa Komisi VIII membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran tersebut.

Baca juga: Kepada DPR, Risma Mengaku Ditekan Usai Ungkap 21 Juta Data Ganda Bansos

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pihaknya akan tetap menelusuri data itu hingga nantinya terungkap apakah ada pihak-pihak yang mengendalikan atau 'bermain'.

"Apakah ada yang bermain, ada yang mengendalikan. Ini yang kita mau (ungkap)," ujarnya.

Menurut Yandri, Komisi VIII juga sepakat dengan Risma agar data yang bermasalah tersebut akan dibuang atau dihapus.

Kendati demikian, ia masih mempertanyakan mengapa Risma enggan membeberkan siapa pihak yang menekannya.

Hal tersebut juga sudah disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Risma, Kamis kemarin.

"Makanya yang ngancam Ibu siapa? Makanya saya tanya tadi. Coba tanya Ibu Risma," tutur dia.

Baca juga: Mensos Risma Didesak Jelaskan 21 Juta Data Ganda Bansos Saat Rapat di DPR

Sebelumnya, Mensos Risma mengungkap ada yang menekan dalam kaitan 21 juta data ganda penerima bansos.

Meski ada yang menekan, Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.

"Saya mungkin bisa jelaskan. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).

Mantan Walikota Surabaya itu pun kemudian mengungkapkan, bahwa adanya penekanan terhadap dirinya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Meski ditekan, ia akhirnya tetap mengeluarkan pernyataan bahwa 21 juta data ganda penerima bansos itu dihapus.

"Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian, akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," ucapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada maksud atau niat untuk melaporkan seseorang ketika data itu akhirnya diungkap ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com