Sri Mulyani: Tanpa Pemulihan Kesehatan, Sulit Berharap Pulihkan Ekonomi Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemulihan kesehatan menjadi sangat penting dilakukan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia berharap pandemi dapat terus dikendalikan melalui berbagai upaya bersama, baik itu penegakan protokol kesehatan, peningkatan testing, tracing and treatment, maupun vaksinasi.

"Sekali lagi, pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya pemulihan kesehatan, sulit mengharapkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," kata Sri di DPR dalam rapat paripurna ke-20 Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-202, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Pertanian Menjadi Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia

Ia mengatakan, pemerintah sangat menghargai dukungan dan kerjasama terus menerus dari seluruh fraksi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, pandemi Covid-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian bagi negara manapun di dunia.

"Walaupun sudah mulai turun, kasus harian di India masih sangat tinggi. Gelombang baru pun masih terus terjadi, termasuk di beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand," ujarnya.

Sri juga menyoroti berbagai varian virus corona yang masih terus bermunculan. Namun, ia menyadari bahwa kemampuan dan intensitas penegakan disiplin protokol kesehatan di setiap negara berbeda.

Baca juga: Hingga April, Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp 183,98 Triliun

Ia menilai, kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap supply vaksin secara global juga masih timpang.

Oleh karena itu, ia meminta kekuatan kolektif di semua negera untuk mengakhiri pandemi secara bersama demi memulihkan ekonomi.

"Untuk mengakhiri pandemi, dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal," ucapnya.

Sri melanjutkan, di tengah situasi yang masih menantang tersebut, Indonesia harus terus menjaga sikap antisipatif.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi dan Krisis Iklim

Selain itu, APBN juga akan digunakan untuk perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Tahun 2020 dan 2021 telah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19 dapat dilakukan," kata Sri.

Menurutnya, APBN harus tetap bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi.