Kompas.com - 26/05/2021, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaaan (TWK).

Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). ICW berharap Jokowi tetap melantik semua pegawai KPK menjadi ASN.

"Presiden Joko Widodo harus membatalkan keputusan Pimpinan KPK dan Kepala BKN dengan tetap melantik seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: Pemberhentian 51 Pegawai KPK dan Pembangkangan terhadap Presiden

Kurnia menyoroti soal tidak adanya landasan atau dasar hukum pelaksanaan TWK.

Pasalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tidak mengatur soal ketentuan seleksi dalam alih status kepegawaian KPK.

"Sebab TWK diselundupkan secara sistematis oleh Pimpinan KPK melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2001 (Perkom 1/2021)," kata Kurnia.

Selain itu, Kurnia berpandangan, keputusan pemberhentian pegawai KPK telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan judicial review UU KPK.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

"Jika tes tersebut dimaknai dengan metode seleksi, bukankah hal itu menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai KPK? Lagi pula mesti dipahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak bisa ditafsirkan lain," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan

 

Adapun keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK diambil dalam rapat koordinasi yang membahas tindak lanjut hasil asesmen TWK.

Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dalam rapat tersebut.

Sementara, 24 pegawai akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan masih ada potensi diberhentikan apabila tidak lolos.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander, saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden

Menurut Alexander, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina.

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek dalam penilaian asesmen TWK. Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah).

“Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut,” kata Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.