Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Indonesia Prioritaskan Pengarusutamaan Gender

Kompas.com - 24/05/2021, 15:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa Indonesia memprioritaskan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat kemajuan perempuan dan anak di seluruh pilar pembangunan nasional.

Terlebih dari 270 juta orang penduduk Indonesia, 49,4 persen di antaranya merupakan perempuan.

Baca juga: Menteri PPPA: Laki-laki Harus Dukung Perjuangan Perempuan Capai Kesetaraan Gender

"Indonesia adalah rumah bagi 270 juta orang yang 49,4 persen adalah perempuan sehingga Indonesia memprioritaskan pengarusutamaan perspektif gender untuk mempercepat kemajuan perempuan dan anak perempuan di seluruh pilar pembangunan," ujar Bintang di acara upacara serah terima ketua ASEAN, ASEAN Women Enterpreuners Network (AWEN) secara virtual, Senin (24/5/2021).

Bintang mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah memperparah ketidaksetaraan yang ada dan mengungkap kerentanan perempuan dan anak perempuan.

Pandemi tersebut, kata dia, telah menciptakan kemunduran pada kemajuan yang terjadi utamanya di pasar tenaga kerja dan angka ekonomi.

Apalagi secara global, berdasarkan data UN Women September 2020 menunjukkan bahwa pandemi akan meningkatkan angka perempuan miskin di seluruh dunia.

Wabah Covid-19, setidaknya mendorong 47 juta perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Sebagai strategi pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai program stimulus pada berbagai target sasaran, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang setengahnya dimiliki dan dikelola perempuan," kata dia.

Selain itu, Indonesia juga berupaya membangun literasi digital pengusaha perempuan sebagai keterampilan penting.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Tujuannya adalah agar bisnis mereka bertahan selama dan pasca pandemi.

"Dari 64 juta UMKM di Indonesia, hanya 12 juta yang menggunakan platform digital untuk mendukung bisnisnya," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan terkait untuk membaca 30 juta digitalisasi bisnis UMKM pada tahun 2030.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com