Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Kompas.com - 21/04/2021, 13:23 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

"SAYA pejuang gender and I love it."

Brigadir Jenderal (Brigjen) Ida Oetari Poernamasasi mengucapkan kalimat itu tanpa cela. Tidak ada keraguan terdengar dari nada bicaranya.

Pengalamannya menangani isu perempuan memang tidak bisa dianggap enteng. Ia memulainya bertahun-tahun lalu, saat masih bertugas di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Timur.

Suatu hari, ia mendapat tugas memimpin pusat krisis perempuan dan anak bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pusat krisis itu dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak se-Jawa Timur.

Baca juga: Profil Brigjen Ida Oetari, Perwira Perempuan yang Ditunjuk Kapolri Jadi Wakapolda Kalteng

Ida ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian. Dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), ia membawahi sejumlah personel Polda Jawa Timur, petugas dinas kesehatan dan dinas sosial provinsi.

Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan, psikososial, hingga bantuan hukum kepada korban kekerasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Ida mendapat dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang perempuan dan anak.

Ia juga menjalin kerja sama dengan non-governmental organization (NGO) asing, seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

“Itu menjadi role model pelaksanaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” tutur Ida kepada Kompas.com, awal April 2021.

Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Ida mengelola pusat krisis kekerasan perempuan dan anak selama tiga tahun. Kemudian, ia bertugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Polda Jatim dan dimutasi ke Mabes Polri untuk mengurusi bidang yang sama.

Namun, ia masih kerap diminta untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Ia ikut dalam program pengarusutamaan gender, meski saat itu bertugas di bagian pengelolaan SDM.

“Walaupun saya ditempatkan di bagian SDM, saya masih mengurusi bagaimana gender mainstreaming di kepolisian,” ujarnya.

Pemberdayaan perempuan

Ida mengakui, persentase polisi wanita (polwan) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan polisi laki-laki.

Menurut data yang ia ketahui, jumlah polwan di institusi Polri saat ini hanya 5,6 persen atau sekitar 25 ribu dari 360 ribu anggota Polri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com