"SAYA pejuang gender and I love it."
Brigadir Jenderal (Brigjen) Ida Oetari Poernamasasi mengucapkan kalimat itu tanpa cela. Tidak ada keraguan terdengar dari nada bicaranya.
Pengalamannya menangani isu perempuan memang tidak bisa dianggap enteng. Ia memulainya bertahun-tahun lalu, saat masih bertugas di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Timur.
Suatu hari, ia mendapat tugas memimpin pusat krisis perempuan dan anak bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pusat krisis itu dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak se-Jawa Timur.
Baca juga: Profil Brigjen Ida Oetari, Perwira Perempuan yang Ditunjuk Kapolri Jadi Wakapolda Kalteng
Ida ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian. Dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), ia membawahi sejumlah personel Polda Jawa Timur, petugas dinas kesehatan dan dinas sosial provinsi.
Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan, psikososial, hingga bantuan hukum kepada korban kekerasan.
Dalam menjalankan tugasnya, Ida mendapat dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang perempuan dan anak.
Ia juga menjalin kerja sama dengan non-governmental organization (NGO) asing, seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).
“Itu menjadi role model pelaksanaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” tutur Ida kepada Kompas.com, awal April 2021.
Baca juga: Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19
Ida mengelola pusat krisis kekerasan perempuan dan anak selama tiga tahun. Kemudian, ia bertugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Polda Jatim dan dimutasi ke Mabes Polri untuk mengurusi bidang yang sama.
Namun, ia masih kerap diminta untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Ia ikut dalam program pengarusutamaan gender, meski saat itu bertugas di bagian pengelolaan SDM.
“Walaupun saya ditempatkan di bagian SDM, saya masih mengurusi bagaimana gender mainstreaming di kepolisian,” ujarnya.
Pemberdayaan perempuan
Ida mengakui, persentase polisi wanita (polwan) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan polisi laki-laki.
Menurut data yang ia ketahui, jumlah polwan di institusi Polri saat ini hanya 5,6 persen atau sekitar 25 ribu dari 360 ribu anggota Polri.