Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ARSC, AHY Ranking 3 Capres 2024, Demokrat: Masyarakat Jenuh Lihat Calon Pemimpin Itu-itu Saja

Kompas.com - 23/05/2021, 15:03 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei yang dirilis Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati urutan ketiga sebagai Ketum partai politik (parpol) yang paling dipilih untuk menjadi kandidat Calon Presiden (Capres) di 2024 nanti.

Adapun nama AHY berada di bawah elektabilitas Ketum Gerindra dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di urutan pertama dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di urutan kedua.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut hasil elektabilitas itu merupakan bentuk dari kejenuhan masyarakat melihat berbagai tokoh yang itu-itu saja dalam wacana Capres 2024.

"Demokrat menyampaikan kalau hasil survei ini merupakan perwujudan aspirasi rakyat kepada AHY sebagai harapan baru. Ada kejenuhan rakyat dalam melihat deretan nama calon pemimpin nasional yang seputar itu-itu saja," jelas Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Survei Para Ketum Parpol sebagai Capres Versi ARSC: Prabowo 37,92 Persen, Megawati 10,78 Persen

Menurut Herzaky, saat ini sosok AHY dipilih masyarakat karena selain merupakan Ketum Partai Demokrat, dia juga dianggap sebagai sosok yang pas jika disandingkan dengan tokoh bukan Ketum Parpol.

"Rakyat mencari siapa sosok pemimpin baru pengganti Jokowi yang bisa memberikan warna berbeda dalam kepemimpinan nasional di 2024," kata dia.

"Bukan hanya di deretan Ketum Parpol yang dianggap paling tepat sebagai Capres, melainkan juga disandingkan dengan calon pemimpin nasional di luar Ketum Parpol, AHY tetap masuk deretan teratas," sambungnya.

Herzaky mengklaim bahwa hasil survei ini menunjukan keyakinan masyarakat akan kapabilitas AHY sebagai Ketum Demokrat.

Selain itu, hasil survei dapat menjadi gambaran keberhasilan AHY menghadapi polemik kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat yang terjadi beberapa bulan belakangan.

"Keberhasilan AHY menangani para pelaku KLB ilegal dengan tegas, cepat dan tepat, serta menguatkan kebersamaan dan kekompakan struktur maupun kader merupakan salah satu faktor yang membuat tingkat kepercayaan publik meningkat drastis," papar Herzaky.

Baca juga: Survei ARSC Capres Perempuan 2024: Susi Pudjiastuti, Risma, dan Khofifah Tiga Teratas

Adapun survei tersebut dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Lima elektabilitas tertinggu Ketum Parpol berdasarkan survei tersebut adalah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memperoleh hasil 37,92 persen, kemudian disusul oleh Ketum PDI Perjuangan Mehawati Soekarnoputri dengan perolehan 10,78 persen.

AHY sebagai Ketum Partai Demokrat berada di peringkat ketiga dengan jumlah elektabilitas diangka 8,89 persen. Peringkat keempat diisi oleh Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto dengan 8,27 persen.

Sementara itu Ketum Nasdem Surya Paloh ada di peringkat kelima dengan elektabilitas 6,78 persen.

Metode survei yang dilakukan oleh ARSC ini adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com