Daerah yang Jadi Tujuan Arus Balik Diminta Wajibkan Karantina untuk Pemudik

Kompas.com - 21/05/2021, 19:58 WIB
Drive Thru tes antigen secara random di kilometer 34 tol Jakarta-Cikampek, Minggu (16/5/2021) malam. HANDOUTDrive Thru tes antigen secara random di kilometer 34 tol Jakarta-Cikampek, Minggu (16/5/2021) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi tujuan arus balik mudik Lebaran perlu mempersiapkan pencegahan penularan Covid-19.

Salah satunya, mewajibkan pelaku perjalanan melakukan karantina selama 5x24 jam.

"Perlu adanya antisipasi. Maka pelaku perjalanan wajib karantina 5 x 24 jam. Sebab mobilitas di masa pandemi merupakan aktivitas berisiko," ujar Wiku dikutip dari siaran pers KPC-PEN, Jumat (21/5/2021).

Untuk mendukung hal itu, Wiku meminta pos komando di desa/kelurahan setempat untuk mengawasi pelaksanaan karantina.

Baca juga: Puncak Arus Balik Mudik Diprediksi Terjadi Akhir Pekan Ini

Selain itu, upaya pencegahan lainnya bisa dilakukan secara paralel misalnya testing dan tracing yang masif.

Wiku mengungkapkan, berdasarkan data 15 Mei 2021 dari Polri, ditemukan 226 hasil positif dari 77.068 tes yang dilakukan melalui rapid test antigen di 109 titik penyekatan sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kasus positif temuan di lapangan akan dirujuk ke pusat isolasi mandiri terdekat yang telah disiapkan satgas daerah," tuturnya.

Lebih lanjut Wiku menjelaskan, untuk perjalanan internasional, pemerintah masih mempersiapkan tahapan pembukaan travel corridor arrangement Singapura-Batam.

Baca juga: Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Persiapan ini akan mempertimbangkan kondisi pandemi di Singapura dan berbagai wilayah Indonesia, utamanya di Pulau Batam dan Bintan.

"Keputusan yang diambil tentunya mempertimbangkan keseimbangan pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata," ungkap Wiku.

Kemudian, selain melarang masuknya Warga megara asing (WNA) yang datang dari India, pemerintah juga akan mengatur WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara dan Kartu Izin Tingg Tetap (KITAS/KITAP).

Tujuannya, mencegah meningkatnya penularan Covid-19 dari pelaku perjalanan internasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Nasional
Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Nasional
Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit 'Invisible Hand'

Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit "Invisible Hand"

Nasional
RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.