Diduga Ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Ketua KPK: Proses Pemeriksaan Sedang Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan saat ini pihaknya tengah melangsungkan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus.

Hal itu disampaikan Firli menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang adanya 10 kasus korupsi berskala besar di Papua.

"Nah terkait itu, kami ingin sampaikan apa yang dilakukan KPK, sedang berjalan mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu perkaranya," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com,  Kamis (20/5/2021).

Baca juga: [POPULER NASIONAL] 5 Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman | Mahfud MD Sebut Ada 10 Korupsi Besar di Papua

Namun Firli enggan memerinci total kasus yang tengah ditangani di Papua. Dia juga enggan membeberkan perkara kasus itu.

"Pada saatnya (nanti), karena akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus," katanya.

Firli menegaskan akan terus memberantas korupsi di Indonesia. Ia memastikan KPK bakal menindak semua orang yang korupsi tanpa pandang bulu.

"Karena prinsip kita adalah kita ingin menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari pulau Miangas sampai Pulau Rote," ujar Firli.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di Papua.

Baca juga: Dapat Laporan dari BPK dan BIN, Mahfud Sebut Ada 10 Korupsi Besar di Papua

Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan pemerintah sudah mendapatkan 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Papua.

Mahfud menekankan, pemerintah akan segera melakukan penindakan hukum terhadap kasus tersebut.

“Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar yang juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (19/5/2021).

Temuan itu didapat Mahfud melalui berbagai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kita sekarang sudah menentukan sepuluh korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Benarkan Ada Pengusutan Perkara Korupsi di Papua