Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Sebagian Aktivitas Ekonomi Terhenti karena Pandemi, Perekonomian Indonesia Rugi Rp 1,356 Triliun

Kompas.com - 20/05/2021, 14:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah membuat sebagian aktivitas perekonomian berhenti.

Menurut dia, sebagian aktivitas ekonomi yang terhenti akibat pandemi itu telah membuat perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen.

"Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen. Jauh lebih rendah dari semula sebelum pandemi, yang ditargetkan mencapai pertumbuhan positif 5,3 persen," kata Sri dalam rapat paripurna DPR ke-18, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Defisit APBN Paling Tinggi dalam 20 Tahun, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibandingkan AS dan ASEAN 5

Ia mengatakan, hal tersebut dapat berarti bahwa secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah atau mengalami kerugian lebih kurang Rp 1,356 triliun.

Dampak pemburukan ekonomi, kata dia, juga akan jauh lebih besar apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah countercyclical.

"Melalui kebijakan yang juga bersifat luar biasa," ucap dia.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah bekerja luar biasa sangat keras untuk menghadapi pandemi.

Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan APBN 2020 dalam rangka melindungi keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan melindungi perekonomian Indonesia dari hantaman dahsyat Covid-19.

"Belanja negara kita meningkat 12,3 persen mencapai Rp 2,593,5 triliun. Sementara pendapatan negara justru mengalami penurunan 16,0 persen," ucap dia.

Sri Mulyani menilai, menurunnya pendapatan negara itu dikarenakan aktivitas dunia usaha yang terpukul sangat dalam akibat pandemi.

Baca juga: Kenang Wimar Witoelar, Sri Mulyani: Dia Seorang Kawan Sejati

Terlebih, di satu sisi, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menolong dunia usaha agar mampu bertahan dan diharapkan bangkit kembali.

"Defisit APBN 2020 mencapai 6,1 persen dari PDB. Ini adalah tingkat defisit yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir," ucap dia. 

Defisit tersebut, menurut dia, jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 sebelum Covid-19 terjadi.

Ia mengatakan, sebelum pandemi, pemerintah merencanakan defisit tersebut hanya mencapai 1,76 persen dari PDB.

Adapun kehadiran Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR dalam agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com