Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Kompas.com - 18/05/2021, 05:25 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-libur hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).

"Saya ingin mengecek secara langsung kedisiplinan ASN di lingkungan Sekjen Kemenkumham. Sebab instruksi saya sebelum liburan kemarin jelas agar ASN tetap menjaga kinerja dan tingkatkan kedisiplinan," ujar Andap, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Bupati Blora Sidak Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Sejumlah Kantor Dinas Terlihat Sepi

Dalam sidak yang dilakukan tersebut, Andap menuturkan daftar hadir ASN di lingkungan Kemenkumham mencapi 80 persen.

Angka ini menurut Andap cukup tinggi, sebab 20 persen sisanya hanya absen karena sakit dan bekerja dari rumah work from home (WFH).

"Kertas laporan kehadiran yang saya terima, kehadiran ASN cukup tinggi, sekitar 80 persen. Sisanya sakit atau WFH," kata dia.

Baca juga: Walkot Bobby Sidak Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Temukan Ada ASN Bolos

Andap menjelaskan, saat ini Kemenkumham masih menerapkan sistem WFH dan work from office (WFO) secara bergiliran.

Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham.

"Khususnya mereka yang usianya di atas 46 tahun atau yang memiliki komorbid, kami beri keringanan untuk bekerja di rumah atau WFH," imbuhnya.

Baca juga: Hari Pertama Kerja Setelah Lebaran, Wali Kota Tangsel Cek ASN yang Mudik

Selain mengecek kedisipilinan ASN di lingkungannya, Andap juga menggunakan momen sidak untuk menyapa para pegawai Kemenkumham pasca-libur Lebaran.

"Dengan sidak ini saya ingin melihat dan berinteraksi secara langsung dengan seluruh ASN sekaligus halal bi halal, saling maaf memaafkan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com