Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Kompas.com - 17/05/2021, 20:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia.

"Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara," kata Puan dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Hal tersebut disampaikannya melalui pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar Parlemen (IPU) yang akan diadakan di Jenewa, Swiss pada 24-28 Mei 2021.

Puan menilai, saat ini dunia tengah berada pada situasi genting menghadapi pandemi Covid-19. 

Baca juga: Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Namun, ia melihat hingga kini distribusi vaksin tidak merata ke seluruh dunia, meski sejumlah negara sudah melakukan vaksinasi.

"Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini. Parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal," ujarnya.

Politikus PDI-P itu mengatakan, sudah saatnya negara-negara di dunia mengedepankan solidaritas global untuk melawan pandemi.

Negara yang surplus persediaan vaksinnya, kata dia, harus didorong untuk membagi stok vaksin yang dimiliki dengan negara lain.

"Ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya beberapa kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasanya," jelas Puan.

Baca juga: Sarana Rantai Dingin Jadi Tantangan Distribusi Vaksin Covid-19

Padahal, lanjut dia, masih banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini.

Menurut Puan, vaksin yang tidak merata akan membuat pandemi Covid-19 semakin sulit diatasi. Vaksinasi, kata Puan, adalah jalan menuju kekebalan kelompok (herd immunity).

Puan menambahkan, saat ini juga terjadi peningkatan dinamika penularan virus corona yang berpotensi menyebabkan kondisi tahun ini lebih buruk dari 2020, sebagaimana diperingatkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi," ucap Puan.

Baca juga: Olimpiade Tokyo, tentang Donasi Vaksin untuk Atlet, Inggris Masih Pikir-pikir

Selain itu, ia juga mendorong agar kontribusi dan pendanaan pada Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility ditingkatkan.

Puan mengatakan, seluruh negara harus bekerja sama memberikan kompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin.

"Serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com