Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini tak berhasil 100 persen.

Namun demikian, ia mengklaim, kebijakan tersebut secara umum berjalan cukup efektif.

"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Baca juga: Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Mengutip data kepolisan, kata Muhadjir, pada tahun ini jumlah pemudik berkisar 1 juta orang. Jumlah itu disebut berkurang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurut Muhadjir, pemerintah betul-betul memanfaatkan data historis kebijakan larangan mudik tahun lalu, seperti mempelajari modus operandi warga yang nekat mudik, hingga memperketat jalur-jalur tikus.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan larangan mudik, aturan tersebut dinilai berjalan cukup baik.

Kendati demikian, Muhadjir mengakui hal itu tidaklah mudah.

"Karena ini kan bicara tentang orang, mobilitas, susah untuk dipastikan. Tetapi apa yang sudah dilakukan Pak Menhub (Menteri Perhubungan), aparat kepolisian dan TNI di dalam melakukan penyekatan dan penindakan ketika berangkat, saya kira ini sangat berharga untuk dijadikan dasar kita membijaksanai menyambut kedatangan mereka arus balik ini," ujarnya.

Baca juga: Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Pemerintah pun telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menyambut kedatangan pemudik yang kembali dari kampung halaman.

Antisipasi bukan hanya dilakukan di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta saja, tetapi juga di beberapa kota lainnya.

"Ibu Kota bukan satu-satunya. Ini semua sudah kita hitung, termasuk ibu kota di setiap provinsi yang nanti juga akan menjadi tujuan arus balik," kata Muhadjir.

Muhadjir mengklaim, langkah yang ditempuh pemerintah disesuaikan dengan perhitungan yang matang mengenai perkiraan jumlah pemudik dan angka arus balik.

Upaya itu berkaitan dengan pencegahan lonjakan Covid-19. Misalnya, menyiapkan fasilitas kesehatan tambahan seperti tempat tidur rumah sakit, ruang ICU, serta ketersediaan oksigen.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menambah jumlah pelacak (tracer) dari 5.000 menjadi 100.000 orang.

"Mudah-mudahan ini akan bisa lebih mengefektifkan untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru yang sudah berada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan mudah-mudahan tidak sampai seperti yang terjadi di negara yang sangat parah," ucap Muhadjir.

Untuk diketahui, lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia nekat mudik Lebaran meski pemerintah melakukan pelarangan.

"Dengan Operasi Ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam diskusi yang disiarkan di YouTube resmi BNPB, Sabtu (15/5/2021).

Diperkirakan, arus balik para pemudik mencapai puncaknya pada akhir pekan kemarin.