Salin Artikel

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini tak berhasil 100 persen.

Namun demikian, ia mengklaim, kebijakan tersebut secara umum berjalan cukup efektif.

"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Mengutip data kepolisan, kata Muhadjir, pada tahun ini jumlah pemudik berkisar 1 juta orang. Jumlah itu disebut berkurang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurut Muhadjir, pemerintah betul-betul memanfaatkan data historis kebijakan larangan mudik tahun lalu, seperti mempelajari modus operandi warga yang nekat mudik, hingga memperketat jalur-jalur tikus.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan larangan mudik, aturan tersebut dinilai berjalan cukup baik.

Kendati demikian, Muhadjir mengakui hal itu tidaklah mudah.

"Karena ini kan bicara tentang orang, mobilitas, susah untuk dipastikan. Tetapi apa yang sudah dilakukan Pak Menhub (Menteri Perhubungan), aparat kepolisian dan TNI di dalam melakukan penyekatan dan penindakan ketika berangkat, saya kira ini sangat berharga untuk dijadikan dasar kita membijaksanai menyambut kedatangan mereka arus balik ini," ujarnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menyambut kedatangan pemudik yang kembali dari kampung halaman.

Antisipasi bukan hanya dilakukan di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta saja, tetapi juga di beberapa kota lainnya.

"Ibu Kota bukan satu-satunya. Ini semua sudah kita hitung, termasuk ibu kota di setiap provinsi yang nanti juga akan menjadi tujuan arus balik," kata Muhadjir.

Muhadjir mengklaim, langkah yang ditempuh pemerintah disesuaikan dengan perhitungan yang matang mengenai perkiraan jumlah pemudik dan angka arus balik.

Upaya itu berkaitan dengan pencegahan lonjakan Covid-19. Misalnya, menyiapkan fasilitas kesehatan tambahan seperti tempat tidur rumah sakit, ruang ICU, serta ketersediaan oksigen.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menambah jumlah pelacak (tracer) dari 5.000 menjadi 100.000 orang.

"Mudah-mudahan ini akan bisa lebih mengefektifkan untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru yang sudah berada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan mudah-mudahan tidak sampai seperti yang terjadi di negara yang sangat parah," ucap Muhadjir.

Untuk diketahui, lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia nekat mudik Lebaran meski pemerintah melakukan pelarangan.

"Dengan Operasi Ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan, data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam diskusi yang disiarkan di YouTube resmi BNPB, Sabtu (15/5/2021).

Diperkirakan, arus balik para pemudik mencapai puncaknya pada akhir pekan kemarin.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/17/07295281/muhadjir-effendy-larangan-mudik-tak-berhasil-100-persen-tapi-bukan-gagal

Terkini Lainnya

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke