Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Kompas.com - 11/05/2021, 22:49 WIB
Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo (kiri) dan Andreau Pribadi Misata (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu untuk 30 hari ke depan, sedangkan Andreau Pribadi Misata menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kasus yang sama. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa. Aprillio AkbarTersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo (kiri) dan Andreau Pribadi Misata (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu untuk 30 hari ke depan, sedangkan Andreau Pribadi Misata menjalani pemeriksaan lanjutan untuk kasus yang sama. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata disebut pernah menggunakan nama politisi PDI Perjuangan Aria Bima terkait pengurusan izin ekspor benih benur lobster (BBL) PT Anugrah Bina Niha (ABN).

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Jejaring Inovasi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Anton Setyo Nugroho, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/5/2021).

"Jadi untuk meyakinkan Pak Menteri kalau PT Anugrah Bina itu di bawah Aria Bima," ungkap Anton, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Anton menuturkan, awalnya ia diutus oleh Andreau untuk meminta Rp 3,5 miliar pada Dirut PT ABN Sukanto Ali Winoto guna mengurus perizinan ekspor BBL.

Namun Sukanto merasa jumlahnya terlalu besar dan hanya menyerahkan Rp 2,5 miliar.

Setelah itu Anton memberikan uang itu pada Andreau, ditambah Rp 100 juta dari Sukanto sebagai ucapan terima kasih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas keterangannya itu, Jaksa penuntut umum bertanya kepada Anton ke mana uang yang diberikan ke Andreau.

"Apakah pada saat saksi serahkan uang tersebut, Pak Andreau katakan uang ini untuk Pak Menteri (Edhy Prabowo)?" tanya jaksa.

"Disampaikan itu ada (untuk Edhy Prabowo) tapi saya tidak tahu pasti apakah itu ke Pak Menteri atau tidak," jawab Anton.

Baca juga: Edhy Prabowo Bantah Keterlibatan Prabowo Subianto dalam Korupsi Benih Lobster

Menurut Anton, Andreau sempat mengatakan agar PT ABN bisa mendapatkan izin karena perusahaan tersebut di bawah naungan Aria Bima.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X