Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/05/2021, 17:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Adian Napitupulu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).

Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura dan salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.

Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang dibahas yakni berkisar pada situasi nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.

"Terkait masalah yang di sampaikan, Presiden Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.

Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang dan kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Indonesia Hati-hati Hadapi Era 5G

Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yang dianggap penting.

Jokowi juga meminta agar seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.

"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yang tertarik investasi tapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.

"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan," lanjutnya.

Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yang dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Berdialog dengan Para Nelayan di Lamongan, Ini Keluh Kesah Mereka

"Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi," tutur Adian.

"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang dikelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com