Bertemu Presiden Jokowi, Adian Napitupulu Beri Masukan Soal Sejumlah Isu Ekonomi

Kompas.com - 10/05/2021, 17:35 WIB
Politisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/ IMAM ROSIDINPolitisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Adian Napitupulu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).

Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura dan salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.

Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang dibahas yakni berkisar pada situasi nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.

"Terkait masalah yang di sampaikan, Presiden Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.

Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang dan kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Indonesia Hati-hati Hadapi Era 5G

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yang dianggap penting.

Jokowi juga meminta agar seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.

"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yang tertarik investasi tapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.

"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan," lanjutnya.

Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yang dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Berdialog dengan Para Nelayan di Lamongan, Ini Keluh Kesah Mereka

"Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi," tutur Adian.

"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang dikelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.