Bertemu Presiden Jokowi, Adian Napitupulu Beri Masukan Soal Sejumlah Isu Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Adian Napitupulu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).

Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura dan salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.

Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang dibahas yakni berkisar pada situasi nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.

"Terkait masalah yang di sampaikan, Presiden Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.

Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang dan kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Indonesia Hati-hati Hadapi Era 5G

Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yang dianggap penting.

Jokowi juga meminta agar seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.

"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yang tertarik investasi tapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.

"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan," lanjutnya.

Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yang dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Berdialog dengan Para Nelayan di Lamongan, Ini Keluh Kesah Mereka

"Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi," tutur Adian.

"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang dikelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya.