Bertemu Presiden Jokowi, Adian Napitupulu Beri Masukan Soal Sejumlah Isu Ekonomi

Kompas.com - 10/05/2021, 17:35 WIB
Politisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/ IMAM ROSIDINPolitisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Adian Napitupulu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (10/5/2021).

Dalam pertemuan, turut hadir pula Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura dan salah satu komisaris BUMN, Fendy Mugni.

Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang dibahas yakni berkisar pada situasi nasional, pandemi Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.

"Terkait masalah yang di sampaikan, Presiden Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono," ujar Adian dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin.

Adian menuturkan, pada saat pertemuan, Presiden Jokowi terlihat tenang dan kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tawa.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Indonesia Hati-hati Hadapi Era 5G

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala negara juga mencatat masukan-masukan yang dianggap penting.

Jokowi juga meminta agar seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini.

"Kami juga menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional termasuk beberapa investor asing yang tertarik investasi tapi terhambat persoalan di tingkat lokal," ungkap Adian.

"Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan," lanjutnya.

Beberapa peraturan juga sempat dibicarakan antara lain PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Peraturan Presiden terkait harga gas yang dinilai tidak kompetitif dengan negara lain.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Berdialog dengan Para Nelayan di Lamongan, Ini Keluh Kesah Mereka

"Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi," tutur Adian.

"Sementara itu, terkait agraria kami menyampaikan data tentang 65.000 hektare tanah PTPN yang dikelola oleh rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depannya," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X