KILAS

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Kompas.com - 06/05/2021, 18:41 WIB
Presiden Jokowi saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya bersama Mensos Tri Rismaharini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait, Kamis (6/5/2021).
DOK. Humas KemensosPresiden Jokowi saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya bersama Mensos Tri Rismaharini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait, Kamis (6/5/2021).

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi atas beroperasinya pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Surabaya.

Orang nomor satu se-Indonesia ini menilai, PSEL di Kota Surabaya merupakan pengolahan sampah paling cepat dari tujuh daerah yang ditunjuk presiden.

Menurut Jokowi, tidak mudah untuk mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik. Sebab, masih terdapat kendala regulasi yang tidak mudah dihadapi.

“Namun mantan Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini) dan wali kota yang sekarang memang bisa bergerak cepat. Saya acungi dua jempol,” katanya, saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Khofifah Berharap TPA Supit Urang Jadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan, dirinya belum dapat mewujudkan PSEL sejak menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur Daerah Istimewa Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ia pun menerbitkan dua regulasi, yakni Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang investasi, dan Perpres Nomor 35/2018 tentang tarif listrik.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, TPA Benowo sudah beroperasi sejak 2001.

Baca juga: Ini yang Dilakukan Eri Cahyadi untuk Pembangunan Surabaya hingga 5 Tahun ke Depan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kata dia, awalnya hanya mampu mengelola 1600 ton per hari dengan luas 37,4 hektar (ha).

“Kala itu, pemkot di bawah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin pengolahan sampah yang efektif. Oleh karenanya, peran serta masyarakat ditingkatkan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis.

Adapun hasilnya dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo hingga 20 persen. Akan tetapi, Pemkot Surabaya ingin lebih efektif lagi melalui kerja sama dengan PT Sumber Organik.

“Hasil kerja sama itu dapat menghasilkan listrik sebesar 11 megawatt (mw). Rinciannya, 2 mw dari power plant, dan Insya Allah untuk 9 mw berasal dari klasifikasi power plant” kata Eri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X