5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 06/05/2021, 17:35 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021). Dok. BNPBJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, lima provinsi mengalami tren kenaikan kasus aktif Covid-19 selama 4 minggu terakhir atau 11 April-2 Mei 2021.

Di saat bersamaan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di 5 provinsi tersebut mengalami penurunan.

"Lima provinsi ini menjadi perhatian karena tidak hanya kasus aktifnya yang mengalami tren kenaikan, namun juga angkanya melebihi persen kasus aktif nasional," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Provinsi Riau mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 5 persen sejak 11 April. Hal ini diikuti dengan kenaikan kasus aktif sebesar 6 persen selama 4 minggu terakhir.

Kemudian, Kepulauan Riau mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 4 persen sejak 18 April, diikuti dengan kenaikan kasus aktif mencapai 8 persen.

Lalu, Sumatera Barat mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 2 persen sejak 25 April, diikuti kenaikan kasus aktif hingga 2 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 3 persen pada kepatuhan menjaga jarak sejak 11 April, yang diikuti dengan kenaikan kasus aktif hingga 2 persen sejak 18 April.

"Terakhir, Sulawesi Tengah mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 30 persen yang diikuti dengan kenaikan kasus aktif sebesar 1 persen," terang Wiku.

Menurut Wiku, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terutama dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan berpengaruh signifikan pada kenaikan kasus aktif virus corona.

"Kepatuhan protokol kesehatan seharusnya dapat selalu ditingkatkan dan dipantau melalui posko di tingkat desa atau kelurahan," ujarnya.

Wiku menyebut, pada 5 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif sekaligus penurunan kepatuhan protokol kesehatan ini jumlah posko penanganan Covid-19 yang terbentuk relatif sedikit, berkisar antara 40-80 posko.

Baca juga: Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Padahal, beberapa provinsi sudah membentuk posko penanganan Covid-19 hingga ke tingkat kelurahan dalam jumlah banyak. Provinsi-provinsi ini pun disebut mengalami penurunan kasus aktif Covid-19 dalam 4 minggu terakhir.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, Wiku meminta agar kelima provinsi tersebut menambah jumlah posko penanganan Covid-19 di daerah.

"Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam seluruh prosesnya, dari mulai pembentukan posko, pelaksanaan fungsi posko, dan juga menjaga kepatuhan protokol kesehatan agar kenaikan kasus aktif seperti ini bisa cepat diatasi," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X