Kompas.com - 04/05/2021, 10:54 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy KOMPAS.COM/RASYID RIDHOMenko PMK Muhadjir Effendy

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menurun.

Setidaknya hal tersebut terlihat dalam kurun waktu dua tahun terakhir dari semula 35,4 persen pada 2018 menjadi 28,2 persen pada 2020.

"Di NTT kerja sama penurunan angka stunting-nya sangat baik dari pemerintah daerah didukung oleh penggerak PKK. Pemerintah pusat hanya tinggal mendorong saja," ujar Muhadjir dalam kunjungannya ke Kantor Lurah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, dikutip dari siaran pers, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Ia mengatakan, keberhasilan penurunan angka stunting di NTT tersebut berkat kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Muhadjir pun menekankan pentingnya peranan partisipasi kelompok masyarakat seperti tim penggerak PKK dalam menangani masalah stunting di setiap daerah lainnya.

Menurut dia, melalui PKK maka program intervensi dari pemerintah akan lebih mudah terimplementasi di lapangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di NTT sendiri, kata dia, PKK melakukan kegiatan yang sangat agresif termasuk tenaga-tenaga di lapangan.

"Mulai dari program keluarga harapan (PKH), tenaga gizinya, bidan juga bekerja dengan sangat agresif," kata dia.

Baca juga: Soal Alat Rapid Test Antigen Bekas, Menko PMK: Jangan Ada Kasus Serupa

Lebih jauh Muhadjir mengatakan, nantinya pemerintah akan menyalurkan bantuan dari pusat khusus untuk penanganan stunting.

Namun, hal tersebut akan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus stunting.

"Nanti itu akan jadi ujung tombak penanganan stunting adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Sampai Sekarang Pemerintah Masih Perlu Kerja Keras Atasi Kemiskinan di Papua



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Nasional
Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X