Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Pemerintah Belum Berencana Kerja Sama dengan Pihak Vaksin Anhui

Kompas.com - 29/04/2021, 19:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakatan, pemerintah belum berencana bekerja sama dengan produsen vaksin Covid-19 asal China, Anhui Zhifei Longcom Pharmaceutical.

"Sejauh ini Indonesia belum memiliki rencana kerja sama dengan vaksin tersebut," kata Wiku dalam konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (29/4/2021).

Meski demikian, Wiku mengatakan, pemerintah tak menutup kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 dari pihak manapun, selama vaksin sudah melalui uji klinik tahap pertama, kedua dan ketiga.

"Namun (pemerintah) tidak menutup kerja sama dengan pihak manapun selama vaksin tersebut sudah teruji efektivitasnya dan keamanannya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, produsen vaksin Covid-19 asal China, Anhui Zhifei Longcom Pharmaceutical siap mengirim vaksin sebanyak 10-20 juta dosis ke Indonesia pada Juni-Juli 2021.

Hal tersebut bisa terealisasi apabila emergency used authorization (EUA) atas vaksin Anhui dikeluarkan oleh Indonesia sekitar Mei-Juni.

"Jika EUA vaksin Anhui Zhifei dikeluarkan sekitar Mei-Juni oleh Indonesia, maka Anhui Zhifei menyatakan siap untuk mengirimkan vaksin sebanyak 10-20 juta dosis pada Juni-Juli," demikian pernyataan tertulis KBRI Beijing, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Pada 17 April 2021 lalu, perwakilan Indonesia di China telah berkunjung langsung ke pabrik Anhui yang terletak di Kota Hefei.

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pasokan vaksin Covid-19 Anhui untuk Indonesia.

Adapun, jumlah 10-20 juta dosis vaksin yang disiapkan untuk Indonesia berbentuk bulk maupun vaksin jadi.

Jumlahnya pun dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Jumlah pengiriman dapat ditingkatkan hingga 50 sampai 100 juta juta dosis tergantung intensifikasi kerja sama produksi vaksin Anhui Zhifei dan BCHT serta Jakarta Biopharmaceutical yang berkesinambungan," tulis pernyataan tersebut.

Indonesia melalui PT BCHT dan Jakarta Biopharmaceutical bekerja sama dengan Anhui Zhifei sejak September 2020.

Saat ini uji klinis terhadap vaksin tersebut sudah memasuki tahap III yang dilakukan di Indonesia terhadap 4.000 relawan.

"Kedua pihak sepakat untuk terus melanjutkan realisasi produksi vaksin melalui partner masing-masing agar target vaksinasi dapat sejalan dengan program pemerintah," demikian keterangan Kemenlu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com