Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Kompas.com - 21/04/2021, 06:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif menyebut, hingga saat ini pemerintah masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG).

Ditargetkan, tahun 2030 Indonesia mampu mandiri dan tak lagi mengimpor kedua unsur tersebut.

"Memang dalam strategi energi nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 itu kita tidak lagi mengimpor BBM dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor LPG," kata melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/4/2021).

Arifin menyebut bahwa permintaan (demand) energi untuk jangka panjang terus mengalami peningkatan. Sementara, pasokan sumber daya dalam negeri kian terbatas.

Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Elpiji Diterbangkan ke Perbatasan RI-Malaysia

Oleh karenanya, saat ini terus dikembangkan riset tentang energi baru terbarukan.

Salah satu yang menjadi fokus yakni pembuatan bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit.

"Idenya adalah kita bisa menghasilkan baik bensin, diesel, maupun avtur 100 persen berasal dari bahan baku kelapa sawit," ucap Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan yang sama.

Bambang mengatakan, dalam riset ini pemerintah menggunakan katalis yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Baca juga: Impor BBM Bakal Melonjak Tahun Ini

Bahan bakar ini sudah diuji coba di kilang milik PT Pertamina (Persero), sehingga diharapkan bisa segera diproduksi.

"Harapannya kita bisa masuk skala produksi tidak lama lagi, baik diesel, bensin, maupun untuk avtur," ujar Bambang.

Selain ramah lingkungan, kata Bambang, pengembangan bahan bakar ini dimaksudkan untuk menekan angka impor BBM.

"Tentunya tujuan akhirnya adalah untuk kita bisa mengurangi impor BBM (bahan bakar minyak) sendiri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com