Kompas.com - 19/04/2021, 16:01 WIB
Penyidik Bareskrim Polri mulai mendalami video pria bernama Jozeph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26. ISTIMEWAPenyidik Bareskrim Polri mulai mendalami video pria bernama Jozeph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk melibatkan masyarakat untuk memberantas radikalisme dan narasi kebencian yang beredar, termasuk yang disampaikan seseorang bernama Jozeph Paul Zhang yang viral di media sosial.

Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan, negara perlu bertindak tegas dan segera mengambil langkah, sebab dapat menjadi pemicu konflik di masyarakat.

"Siapa pun juga tidak boleh melakukan penghinaan kepada agama lain atau pemeluknya. Sikap ini, apa pun alasannya, tidak dibenarkan karena bisa menjadi konflik antar-agama," tutur Riyanta kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

Namun, ketegasan dalam mengatasi narasi kebencian dianggap tidak cukup. Pemerintah juga diminta menggandeng pemuka agama untuk menghilangkan kebencian di masyarakat.

"Untuk hidup damai, saling menghargai, sehingga tidak ada celah lagi untuk saling membenci," kata dia.

Dia melanjutkan, masyarakat dari lingkup terkecil seperti keluarga mesti dirangkul oleh pemerintah. Sebab, di lingkungan terkecil paham radikalisme dan narasi kebencian terhadap kelompok lain bisa diredam.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena masyarakat adalah kekuatan terbesar yang mampu melakukan deteksi dini radikalisme di lingkungan masing-masing terutama keluarga," ucap Riyanta.

Riyanta menjelaskan, jika masyarakat dilibatkan dalam pencegahan paham radikalisme, maka tidak ada celah untuk para narasi kebencian.

Baca juga: Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Namun, sikap tersebut juga mesti dibangun dari para elite, dan tokoh-tokoh agama saling memberikan contoh dan teladan bagi para pengikutnya untuk hidup berdampingan dengan harmonis.

"Karena para elite dan tokoh agama akan menjadi teladan bagi masyarakat dan pengikutnya maka harus memberi contoh. Kalau semua bersatu dan kompak maka celah bagi narator kebencian akan sempit dan terbatas," ujar dia.

Sebagai informasi pria bernama Jozeph Paul Zhang mendadak menjadi perbincangan masyarakat karena konten YouTube-nya dianggap menistakan agama Islam.

Jozeph melalui videonya tersebut juga mengaku sebagai nabi ke-26 dan memberi tantangan akan memberi uang Rp 1 juta untuk siapapun yang bisa melaporkannya ke kepolisian atas kasus penistaan agama.

Baca juga: Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Berdasarkan data Dirjen Imigrasi Jozeph disebut sudah meninggalkan Indonesia sejak 11 Januari 2018.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, menyebut Joseph meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong.

Adapun Bareskrim Polri juga langsung melakukan pencarian pada Jozeph.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut kepolisian akan melibatkan interpol untuk mencari Jozeph.

Kepolisian juga akan mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO), agar Jozeph dapat dideportasi dari negara tempat ia tinggal saat ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X