Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Kompas.com - 15/04/2021, 20:15 WIB
Para pengunjuk rasa membawa plakat Join in CDM, merujuk pada gerakan pembangkangan sipil, di depan kendaraan militer di Yangon, Myanmar. REUTERS via BBC INDONESIAPara pengunjuk rasa membawa plakat Join in CDM, merujuk pada gerakan pembangkangan sipil, di depan kendaraan militer di Yangon, Myanmar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Sukamta berpendapat, para pemimpin negara ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa yang jatuh di Myanmar.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkrit untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Inilah Para Korban Penembakan Maut Aparat Myanmar, dari Penyuka TikTok hingga Tukang Ojek

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, KTT ASEAN semestinya dapat segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei telah menghendaki agar KTT diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN.

"Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," ujar Sukamta.

Ia melanjutkan, para pemimpin ASEAN juga tidak perlu ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini sudah menyebabkan banyak korban sipil sehingga dibutuhkan sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk Inggris Pasang “Barikade” di Rumah, Takut Diusir Loyalis Junta, dan Dibunuh jika Pulang

Ia mengatakan, ada prinsip internasional Responsibility to Protect yang diusung PBB di mana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat," kata dia.

Sukamta menambahkan, KTT ASEAN juga dapat menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya untuk melakukan tindakan konkrit mengatasi krisis Myanmar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X