Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar rencana perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan dengan menggunakan basis data yang akurat.

"Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Mardani berpesan, meskipun reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun harus tetap mempertimbangkan prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan.

Ia tidak ingin reshuffle kabinet hanya menjadi dagangan politik.

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya mengejar pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," tuturnya.

Baca juga: Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Lebih lanjut Mardani juga mengatakan, siapapun yang akan direshuffle, maka PKS akan tetap konsisten terus menjadi oposisi pemerintah.

"PKS akan istiqomah menjadi oposisi," ucapnya.

Secara terpisah, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dievaluasi agar direshuffle.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai tokoh kepemimpinan di Kementerian Sosial masih kurang sistematis.

"Menurut saya Kementerian Sosial sebaiknya dipertimbangkan (reshuffle) meskipun sangat baru mengingat cara kerjanya yang kurang sistematis," kata Bukhori kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Bukhori mengatakan, sosok Menteri Sosial (Mensos) seharusnya orang yang benar-benar mengerti tentang permasalahan sosial dan mampu melakukan koordinasi sengan banyak pihak.

"Yang mengerti tentang cara menangani masalah sosial dan kemiskinan serta mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Keduanya yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM," kata Ngabalin melalui akun Twitter pribadinya, @AliNgabalinNew, Rabu (14/4/2021). Cuitan tersebut telah diizinkan Ngabalin untuk dikutip Kompas.com.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui sambungan telepon, Ngabalin menyebut bahwa pelantikan menteri baru kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.

Namun, mengenai detail waktunya, ia belum dapat memastikan.

"Saya berkeyakinan kuat kalau pekan ini Bapak Presiden melakukan itu. Tapi kalau pun tidak, mungkin minggu depan," ujarnya.