Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Kompas.com - 13/04/2021, 18:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyebut elektabilitasnya yang tinggi dalam hasil survei terkait calon presiden 2024 merupakan survei iseng karena Susi tidak tergabung dalam partai politik (parpol).

Dalam survei KedaiKOPI, Susi mendapat peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan suara 30,9 persen.

Susi menegaskan, ambang batas presiden atau presidential threshold membuat orang yang tidak diusung partai politik menjadi calon presiden.

Presidential threshold 20 persen tidak memungkinkan orang-orang tidak punya partai atau yang tidak diusung partai menjadi calon pemimpin di negeri ini,” kata Susi kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Lebih lanjut, Susi mempertanyakan apakah ada partai politik yang mau mengusungnya menjadi capres dalam pemilihan presiden periode mendatang.

Susi juga menegaskan, ia tidak ingin sampai melakukan kudeta terhadap suatu parpol tertentu.

“Kalau harus kudeta partai orang ya ndak mau,” tegasnya.

Menurut Susi, jika ada partai yang menginginkannya maju ke pilpres, kemungkinan partai itu adalah Partai Ikan.

Ia kemudian bergurau akan membuat istana negara di bawah laut jika menjadi presiden.

“Kalau pun ada yang menginginkan saya, paling Partai Ikan. Nanti istananya di bawah air laut,” kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Punya Modal Politik dan Terlalu Kontroversial

Sebelumnya, Hasil Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukan Susi berada di peringkat pertama ketegori tokoh non-parpol dengan persentase 30,9 persen.

Pada peringkat kedua, tercatat nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 14,1 persen suara.

Kemudian, terdapat nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang dipilih 14 persen responden.

Adapun mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ada di posisi keempat dengan raihan 11,9 persen.

Hasil survei juga mencatat Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla ada di peringkat kelima dengan 10,6 persen dan mantan Menteri BUMN Sudirman Said di peringkat enam dengan raihan sebesar 8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com