Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menilai, langkah pemerintah yang tetap membuka destinasi wisata di tengah kebijakan larangan mudik, justru akan membingungkan masyarakat. 

Bahkan, ia khawatir, masyarakat justru akan tetap nekat untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing.

"Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menuturkan, pemerintah semestinya konsisten dalam membuat kebijakan karena kasus Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, sementara vaksinasi Covid-19 juga masih lambat.

Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka semestinya tempat wisata jangan dibuka.

Baca juga: Aneka Pertanyaan Terkait Larangan Mudik

Sebab, jika tempat wisata dibuka, maka masyarakat yang tidak mudik akan memenuhi tempat-tempat wisata dan akan menimbulkan kerumunan.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata?"

Ia pun meyakini protokol kesehatan di tempat-tempat wisata akan sulit diterapkan, apalagi masyarakat dilarang mudik sehingga membuat tempat wisata membludak.

"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu?" kata Netty.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut justru akan membebani pemerintah daerah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjaga tempat wisata.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Polisi Buat Titik Penyekatan hingga Kendaraan yang Boleh Melintas

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam konferensi pers, Jumat (26/3/2021).

"Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia.

Namun, belakangan, Muhadjir menyebut tempat-tempat wisata masih boleh beroperasi demi menggerakan ekonomi pariwisata di daerah setempat.

"Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).